Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Presiden Joko Widodo Resmi Tunjuk Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keterangan resminya tentang lokasi pemindahan Ibukota Indonesia yang baru di Istana Merdeka.

Dalam penyampaiannya, ada dua kota yang ditunjuk sebagai ibukota baru Indonesia, diantaranya adalah sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Kertanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kita intesifkan studinya dalam 3 tahun terakhir. Kesimpulan ibukota baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara provinsi Kalimantan Timur,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Mengapa Kalimantan menjadi target pemindahan ibukota di rezim pemerintahannya, beberapa alasan disampaikan Presiden Jokowi termasuk risiko bencana alam yang dianggapnya paling minimum.

“Banyak yang bertanya kenapa di Kaltim ; 1. Risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa, tsunami, kebakaaran hutan, gunung berapi dan longsor,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menilai bahwa dua wilayah di Kaltim tersebut juga dianggap strategis dan berada di sekitar kota yang sudah maju.

“2. Lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. 3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda,” imbuhnya.

Kemudian faktor ketersediaan infrastruktur dan penguasaan lahan oleh pemerintah pusat juga menjadi acuannya.

“4. Infrastruktur lengkap, dan 5. Lahan sudah dikuasai pemerintah seluas 100.000 hektar,” tandasnya.

Untuk mewujudkan rencana itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan sudah melayangkan surat kepada Ketua DPR RI agar dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan untuk disetujui bersama oleh eksekutif maupun legislatif.

“Saya tahu bahwa pemindahan ibukota perlu persetujuan DPR. Saya sudah kirim surat ke ketua DPR dilampirkan hasil kajian tentag ibukota tersebut,” terang Jokowi.

Bahkan ia mengatakan tengah menyusun rancangan Undang-undang khusus untuk mengakomodir ibukota baru Indonesia itu.

“Pemerintah akan siapkan rancangan UU untuk disampaikan ke DPR,” tandasnya.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Baca Juga