Presiden Jokowi Sebut Hasil TWK Tak Jadi Ukuran Berhentikan 75 Anggota KPK

AKURATNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berpandangan hasil tes tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos tes.

Presiden Jokowi menuturkan, KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

“Hasil tes wawasan kebangsan hendaknya menjadi langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi dan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos,” kata Jokowi, Senin (17/5).

Kalau dianggap ada kekurangan, Presiden Jokowi berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk level individual maupun organisasi.

Jokowi pun meminta pimpinan KPK, Kemenpan-RB, dan BKN untuk mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 19/2019 terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi," ujarnya.

TWK pegawai KPK menjadi polemik setelah terdapat 75 orang tidak lolos. Sebagian merupakan penyidik yang sedang menangani kasus-kasus korupsi besar.

Sebelumnya, pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 mengenai hasil TWK tersebut. SK berisikan empat poin. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga