Presiden Persilakan HTI Gugat Perppu Pembubaran Ormas

Jakarta, Akuratnews.com - Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejumlah ormas lainnya segera mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hizbut Tahrir dan beberapa ormas segera ajukan uji materil Perppu perubahan UU Ormas ke MK," kata Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum HTI di Jakarta, Rabu (12/7) malam. Menanggapi hal tersebut, pihak Istana Kepresidenan menilai gugatan HTI ke MK adalah hak setiap warga negara yang harus dihormati.

"Adalah hak setiap warga negara untuk mempertanyakan atau bahkan melakukan upaya hukum terhadap sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah," ujar Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi SP, lewat pesan singkat, Kamis (13/7/17).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo menghormati upaya hukum HTI asalkab sesuai koridor. "Silahkan saja, presiden menghormati upaya hukum itu selama dilakukan dengan mekanisme hukum yang belaku," ucapnya. (Arh)

Penulis:

Baca Juga