Presidential Threshold Sudah Usang? Begini Penjelasannya

Ilustrasi Presidential Threshold
Ilustrasi Presidential Threshold

Jakarta, Akuratnews.com - Isu mengenai pelaksaan Presidential Threshold sudah usang mulai beredar di masyarakat. Apalagi, jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.

Yanuar Prihatin, Ketua DPP PKB selaku Anggota FPKB Komisi II DPR RI, dalam siaran persnya yang dikirimkan ke Akuratnews.com, Kamis (28/1/2021), menyebutkan jika presidential threshold masih digunakan pada Pemilu 2024, maka pelaksanaan pemilihan Presiden atau Wakil Presiden (Pilpres) seharusnya dilakukan setelah Pemilu Legislatif (Pileg). Setiap partai sudah mengetahui perolehan suara dan kursi di DPR yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan demikian, ambang batas perolehan suara dan kursi yang diperoleh partai politik untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden bersumber dari hasil Pemilu Legislatif yang terbaru, bukan hasil Pemilu 2019 yang dianggap sudah tidak berlaku, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk memastikan bahwa hasil Pemilu Legislatif  2024.

"Bisa saja terjadi hal tidak terduga. Jika hasil pemilu 2019 dijadikan dasar untuk presidential threshold, lantas bagaimana jika partai pengusung anjlok kursinya di DPR dalam pemilu 2024, sementara calon Presiden atau Wakil Presiden yang diusungnya terpilih sebagai pemenang? Tentu ini akan mengganggu sistem presidensial yang dianut karena dukungan presiden di parlemen menjadi terbatas," jelas Yanuar Prihatin.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diharpkan bisa dilakukan secara adil. Bukan hanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, tetap juga partai politik. Apabila presidentila threshold bersumber pada Pemilu 2024, maka semua parpol akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Perlu diingat bahwa kita harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua partai politik yang menjadi peserta pemilu legilatif. Jika presidential threshold bersumber pada hasil pemilu legislatif 2024, maka semua partai politik mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden," sebutnya.

"Mereka harus berjuang keras memperoleh kursi sebanyak-banyaknya dalam Pemilu Legislatif jika hendak menjadi pengusung kandidat Presiden atau Wakil Presiden," tambahnya.

Apabila mengikuti sistem presidential threshold yang bersumber pada 2019, maka kesempatan itu hanya bisa dirasakan oleh Partai Besar pemenang pemilu sebelumnya. Apalagi partai politik baru, otomatis tak berpeluang memiliki kandidat presiden. Padahal tidak ada jaminan partai besar ini akan memperoleh kursi yang banyak pula pada pemilu 2024.

Pola yang sama semestinya berlaku pula untuk pelaksanaan Pilkada. Calon Gubernur, Bupati, Walikota diajukan oleh partai politik yang memenuhi syarat berdasar hasil Pemilu Legislatif paling terbaru. Pilkada dilaksanakan setelah pemilu legislatif usai, dan hasilnya sudah ditetapkan KPU.

Rancangan undang-undang (RUU) Pemilu yang tengah dibahas di DPR saat ini perlu membuat ulang pola keserentakan pemilu yang akan dipilih. Pemilu legislatif seharusnya tidak dicampur dengan pemilu eksekutif secara bersamaan.

"Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota berjalan serentak lebih awal. Baru kemudian disusul Pilpres dan Pilkada. Khusus untuk Pilkada design keserentakannya harus diharmonisasi ulang dengan jadwal Pilkada yang sudah ada agar problem-problem teknis dan kekosongan jabatan kepala daerah bisa diatasi dengan tepat," pungkasnya.

Penulis: Redaksi

Baca Juga