Presidium KAHMI Jabar : Kapolda Jabar Harus Berdiri Diatas Semua Golongan

Presidium KAHMI Jabar, Aldwin Rahardian

Bandung, Akuratnews.com - Berbagai elemen masyarakat di Jawa Barat (Jabar) sangat menyayangkan peristiwa kericuhan dan aksi premanisme yang terjadi paska pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jabar, Bandung, pada Kamis, 12 Januari 2017. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk kegagalan Polda menjaga kondusifitas yang selama ini sudah terjalin dengan baik di Jabar.

“Kami sangat menyayangkan terjadi kericuhan dan tindakan kekerasan serta aksi premanisme ini. Peristiwa ini telah menganggu kondusifitas bukan hanya Kota Bandung, tetapi beberapa daerah lain di Jabar. Peristiwa ini menjadi preseden buruk bagi Polri khususnya Polda Jabar karena dikhawatirkan bisa memantik konflik horizontal yang lebih luas,” ujar Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Jabar Aldwin Rahadian, di Bandung (15/01/17).

Aldwin mengungkapkan, saat Irjen Pol Anton Charliyan dilantik sebagai Kapolda Jabar oleh Kapolri pada 16 Desember 2016, masyarakat Jabar berharap kondusifitas yang terbangun selama ini di Jabar bisa terjaga dan Kapolda bisa menjadi mitra masyarakat, berdiri di semua golongan, dan tidak berpihak. Namun dengan terjadinya peristiwa ini, harapan itu seperti sulit tercapai. Mayoritas masyarakat Jabar kecewa dengan kinerja Kapolda yang baru.

“Belum genap sebulan dilantik Kapolda Jabar sudah gagal menjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Padahal pemeriksaan ini sebuah hal biasa yang harusnya bisa berjalan tertib dan lancar, tetapi karena kurangnya sikap profesionalisme dari Kapolda Jabar, peristiwa memalukan ini bisa terjadi,” tukas Aldwin yang juga seorang pengacara ini.

Kami mencermati ada konflik kepentingan yang terjadi saat kericuhan antara massa FPI dengan GMBI dimana Kapolda Jabar menjadi pembinanya. Secara moral, lanjut Aldwin, Kapolda harus bertanggungjawab karena organisasi binaanya terlibat dalam kericuhan ini. “Secara moral Kapolda harus meminta maaf kepada warga Jabar atas kericuhan ini,” tegas Aldwin.

Pada kesempatan ini, Kami juga memprotes keras pernyataan Kapolda di media online yang menyatakan, Polisi dalam waktu dekat akan menjadikan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus dugaan penodaan lambang negara. Padahal kasus ini masih dalam proses gelar perkara.

Bagi Kami pernyataan Kapolda tidak menujukkan sosok polisi yang profesional dan terkesan mengintervensi penyidik yang seharusnya independen. Pernyataan-pernyataan seperti ini sangat disayangkan apalagi keluar dari mulut seorang Kapolda.

“Bukan hanya itu, pernyataan seperti ini bisa membangkitkan tensi di masyarakat. Sungguh benar-benar sangat disayangkan. Untuk itu kami mendesak Kapolda Jabar meminta maaf kepada warga Jabar dan kami menuntut agar bekerja lebih profesional, berdiri di atas semua golongan, tidak memihak, dan menjadi pengayom,” pungkas Aldwin. (Ahyar)

Penulis:

Baca Juga