PSBB Jakarta Seret Indonesia ke Jurang Resesi

Jakarta, Akuratnews.com - Indonesia dipandang tak perlu lagi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meski masih pandemi Corona (Covid-19) belum usai.

Pasalnya, pemberlakuan PSBB ini salah satunya akan berimbas pada jurang resesi di kuartal III tahun ini.

Seperti diungkapkan ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III masuk pada resesi di kuartal III mendatang.

Proyeksi tersebut disebabkan penerapan kembali PSBB DKI Jakarta pekan depan. Pasalnya, ibukota merupakan penyumbang sekitar 17 persen dari perekonomian nasional. Jika ekonomi DKI mati suri, maka pertahanan ekonomi nasional juga akan tergerus.

"Dampak ke ekonomi jelas, jangka pendek kita pastinya sudah tidak bisa keluar dari resesi. Ini sudah pasti karena di kuartal III tinggal beberapa minggu lagi, sudah mau ke kuartal IV, tidak ada yang bisa diharapkan lagi di kuartal III," kata Fithra, Kamis (10/9).

Meski belum dapat merinci potensi pendapatan yang menguap akibat PSBB Jakarta, namun ia membeberkan data riset yang dilakukannya selama PSBB April lalu.

Ia menemukan selama PSBB Jakarta yang lalu, jika perekonomian Jakarta 100 persen terhenti, maka ada pendapatan sebesar Rp129,4 triliun yang hilang.

Ada sekitar Rp20 triliun pendapatan rumah tangga yang hilang dan merampas setidaknya 796.737 pekerjaan.

Sementara, jika hanya 50 persen perekonomian Jakarta yang terhenti, maka ada Rp64,73 triliun pendapatan yang hilang diikuti oleh Rp10,3 triliun pendapatan RT yang menguap. Sedangkan, 397.368 orang kehilangan pekerjaannya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, imbas PSBB kedua DKI terhadap perekonomian nasional akan bergantung pada lamanya periode PSBB diberlakukan, semakin lama PSBB maka semakin dalam pula kontraksi ekonomi yang ditimbulkan.

Belum lagi, jika nantinya Pemda di sekitar DKI seperti Banten, Bogor, Depon, dan Tangerang juga melakukan PSBB.

Fithra menyayangkan pemerintah yang gagal mengambil momentum pertumbuhan pada beberapa bulan belakangan saat relaksasi diberlakukan.

"Kemarin gagal mengambil momentum, dan apa yang dilakukan Pemda DKI sudah tepat, tidak bisa mengabaikan variabel kesehatan," ujarnya.

Jika berlarut, ia khawatir PSBB akan menggerus pertumbuhan kuartal IV 2020 yang seharusnya menjadi momentum rebound.

Namun, jika PSBB akan berlangsung alot hingga Oktober dan lebih lama, ia menduga bisa jadi pertumbuhan sepanjang tahun negatif di kisaran minus 0,8 hingga minus dua persen.

Hal ini juga diamini ekonom Indef, Tauhid Ahmad. Ia mengkhawatirkan PSBB bisa menjadi ancaman di kuartal IV.

"Ancaman justru ada di kuartal IV, yang harusnya bisa rebound kembali, ini potensi negatif karena pandemi situasi jauh lebih berat dari bulan sebelumnya termasuk ketika awal pandemi," katanya.

Ia menambahkan bahwa sektor konsumsi, transportasi, dan perdagangan lah yang akan paling merasakan dampak terbesar dari PSBB.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir mengatakan, pembatasan sosial hanya akan menghambat perekonomian.

Menurutnya, perekonomian yang terhambat justru akan menimbulkan masalah yang lebih besar di tengah pandemi.

"Tidak perlu lagi kita misalnya harus lockdown, harus PSBB, nggak perlu. Kalau kita lockdown atau PSBB, apa yang terjadi? Ekonomi tidak bergerak, negara kita menjadi resesi," kata Kadir dalam Simposium Nasional Dies Natalis 64 Unhas yang disiarkan langsung akun Youtube FKM UNHAS, Selasa (1/9).

Kadir menyampaikan semua pihak harus berdamai dengan Covid-19. Aktivitas mulai kembali dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga