PSBB Total Efektif Atasi Pandemi Covid-19?

Jakarta, Akuratnews.com - 10 April 2020 adalah hari pertama Pemerintah Provinsi DKI)Jakarta mulai menerapkan dan melaksanakan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

Saat itu angka penderita Covid-19 di DKI Jakarta masih berjumlah 1.719 kasus, dan aturan PSBB dihentikan pada 4 Juni 2020, kemudian pada 5 Juni 2020 dimulai aturan PSBB transisi yang eksistensi seakan-akan hampir semua kegiatan masyarakat dibebaskan secara bertahap, kecuali sekolah tatap muka dan bioskop dan beberapa bidang kegiatan lainnya yang tetap di tutup.

Ini berarti DKI Jakarta sudah pernah menjalankan aturan PSBB selama waktu lebih kurang satu bulan dua puluh lima hari.

Lantas, Apakah selama pelaksanaan aturan PSBB di DKI Jakarta mampu menurunkan pertumbuhan dan penambahan angka kasus Covid-19 yang sesuai dengan harapan semua pihak?

"Jawabannya adalah tidak efektif karena update data Covid-19 khusus DKI Jakarta pada 5 Juni 2020 justru bertambah signifikan, yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 7.684. Artinya selama aturan PSBB pertama dilaksanakan dalam waktu sekitar lima puluh lima hari telah terbukti masih menambah kasus Covid-19 sebanyak 5.965 kasus baru di DKI Jakarta," ujar pengamat sosial, hukum dan kemasyarakatan, Kan Hiung di Jakarta, Sabtu (12/9).

Kemudian, apakah aturan PSBB tidak efektif menurunkan pertumbuhan dan penambahan angka kasus Covid-19?

"Berdasarkan pengamatan saya, hanya menggunakan pelaksanaan aturan PSBB sangat teramat sulit untuk menurunkan atau menekan pertumbuhan dan penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Jadi aturan PSBB bukan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi kasus Pandemi wabah Covid-19," ujar Kan Hiung.

Lalu, apakah aturan PSBB perlu diterapkan untuk saat ini? Jawabannya, lanjut Kan Hiung, adalah perlu karena terpaksa.

"Mengapa? Karena dengan adanya aturan PSBB akan membatasi sebagian besar orang-orang berkumpul atau berkerumunan dan otomatis dapat memperlambat penyebaran dan penambahan kasus Covid-19. Sekali lagi aturan PSBB mungkin hanya dapat memperlambat penyebaran Covid-19, namun tidak dapat menurunkan atau menekan pertumbuhan kasus Covid-19 yang sesuai dengan harapan semua pihak dan sampai dengan angka nol atau angka maksimal dua digit bakal tiga digit per hari," tegasnya.

Dilanjutkannya, aturan PSBB itu sendiri akan menciptakan sebuah dilema besar, khususnya bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya, karena dengan menerapkan aturan PSBB otomatis akan sangat memukul dan menghambat pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta, terutama akan banyak perusahaan yang dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan.

"Tanpa menerapkan aturan PSBB untuk saat ini, maka pertumbuhan dan penambahan angka Covid-19 akan bertambah sangat cepat dan semakin parah serta darurat, sehingga aturan PSBB ini adalah perbuatan yang dapat disebut serba salah bagaikan buah simalakama," tandasnya.

Menurut pengamatannya, kemungkinan besar pada akhirnya aturan PSBB kedua kali ini pun akan dihentikan lagi dan kemampuan bertahan atas penerapan aturan PSBB kedua kali ini paling lama empat puluh lima hari saja.

"Setelah itu akan dibebaskan lagi, karena pelaku usaha pasti setiap hari berteriak dan semakin hari akan semakin bising, sedangkan hasil dari penerapan aturan PSBB itu sendiri tidak efektif atau tidak sesuai dengan harapan yang sebagaimana mestinya," ucapnya.

Pertumbuhan perekonomian terus merosot tajam dalam waktu yang sangat singkat dan cepat hingga terjadinya resesi karena dampak dari Pandemi wabah Covid-19, apabila kasus Covid-19 tidak berhasil diatasi atau diturunkan sampai dengan angka nol atau maksimal angka dua digit per hari, maka pertumbuhan perekonomian dan lapangan kerja akan sangat teramat sulit dipulihkan, dan cenderung berpotensi mengalami kehancuran yang sangat mengerikan.

"Semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkas Kan.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga