Jakarta PSBB Total, Warteg Tuntut Pemprov DKI Beri Perlindungan Sosial

Jakarta, Akuratnews.com - Baru sehari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB Jakarta seperti awal pandemi Covid-19, namun gugatan telah datang atas kebijakan ini.

Gugatan datang dari Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara).

Kowantara DKI Jakarta menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar bertanggungjawab terhadap 7.000 warung tegal (Warteg) yang terdampak keputusan PSBB total Jakarta.

Kowantara DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara.

"Penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home. Maka sektor lain yakni warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar," tegas Presedium Kowantara DKI Jakarta dalam pernyataan sikap yang diwakili Tasori selaku Ketua Korwil Jaksel, Nawawi selaku Ketua Korwil Jaktim, Zidan selaku Ketua Korwil Jakbar, Edi selaku Ketua Korwil Jakpus dan Fakrurozi selaku Ketua Korwil Jakut di Jakarta, Senin (14/9).

Pemprov DKI Jakarta, ditegaskan Presedium Kowantara DKI Jakarta, harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

"Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan nasib keluarga mereka bakal terlunta-lunta di Jakarta," pungkas pernyataan sikap Presedium Kowantara DKI Jakarta.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga