Dugaan Tak Dapat Membayar Utang

PT. Indotruck Utama di PKPU Sementara di Pengadilan Niaga, Ada Apakah?

Pengadilan Niaga PN. Jakarta Pusat. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan nomor perkara 75/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst antara Pemohon Arwan Koty dan Alfin, melawan termohon PT. Indotruck Utama hampir memasuki sidang kesimpulan.

Dalam sidang sebelumnya, Arwan Koty dan Alvin menemukan banyak kejanggalan dari kesaksian para Saksi termohon yang dinilai tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.

Perseteruan antara Arwan Koty selaku Pemohon PKPU I dan Alfin selaku Pemohon PKPU II melawan PT. Indotruck Utama selaku Termohon, bermula dari Arwan dan Alvin; keduanya adalah Ayah dan Anak yang masing-masing membeli dua alat berat (Excavator) dari PT. Indotruck Utama untuk membuka usaha tambang di Nabire-Papua.

Kepada wartawan, sebagaimana dituturkan Tim Kuasa Hukum dari Greg Seran and Partners, kedua Ayah dan Anak itu masing-masing melakukan transaksi jual beli secara terpisah. Transaksi jual beli antara Arwan Koty dengan PT. Indotruck Utama dilakukan untuk pembelian 1 unit Excavator Volvo EC 210D seharga Rp1,265 miliar.

Sementara transaksi jual beli antara Alfin dengan PT. Indotruck Utama dilakukan untuk pembelian 1 Unit Crawler Excavator EC350D seharga Rp2,960 miliar.

Transaksi itu terjadi pada tahun 2017. Saat itu, baik Arwan maupun Alfin telah membayar pelunasan pembelian Excavator sesuai dengan harga yang diberikan oleh PT. Indotruck Utama, termasuk membayar biaya pengiriman kedua alat berat itu ke Nabire-Papua.

Namun, setelah pembayaran telah dilakukan, kedua alat berat itu tak kunjung diserahterimakan kepada Arwan dan Alfin.

"Tidak ada bukti (dari pihak PT. Indotruck Utama) yang dapat menerangkan secara jelas telah diserahterimakan kedua alat berat itu kepada kedua orang pembeli ini," terang Tim Kuasa Hukum Arwan Koty dan Alfin dari Greg Seran And Partners yang diwakili oleh Wilibrodus Ardi Mau saat konferensi pers di Jakarta Utara, Kamis malam (25/4/2019).

"Intinya tidak ada serah terima barang ke klien kami," Tegas Wili.

Menurut Wili, serah terima kedua alat berat itu hendak dilakukan PT. Indotruck Utama di restoran saat pertemuan dengan kedua Pemohon PKPU, dengan dalih bahwa kedua alat berat sudah ada di dermaga dan siap dikirim ke Nabire melalui pihak ketiga bernama Soleh.

Walhasil baik Arwan maupun Alfin tak mau menandatangani dokumen serah terima barang dalam Perjanjian yang disodorkan PT. Indotruck Utama kepada mereka.

Wili memaparkan, dalam pasal yang tertera di dokumen Perjanjian Jual Beli (PJB) disebutkan, kedua alat berat itu diserahterimakan di Yard atau di halaman kantor PT. Indotruck Utama, bukan di tempat lain." Ujar Wili.

Wili menegaskan, Kliennya tidak mau menandatangi serah terima barang dalam dokumen perjanjian jual beli itu karena tidak sesuai dengan pasal-pasal didalamnya. Kliennya juga ingin melihat fisik kedua alat berat tersebut sebab khawatir juga jika alat berat itu tak sesuai dengan pesanan.

Namun, anehnya, kata Wili, beberapa saat kemudian, PT. Indotruck Utama mengatakan bahwa mereka telah mengirim alat-alat berat itu ke Nabire melalui pihak ketiga yang dipersidangan diketahui bernama Soleh. Anehnya, Soleh mengaku telah mengirim kedua alat berat itu ke Nabire berdasarkan perintah lisan dari Pemohon PKPU.

Menurut Wili, dalam kesaksian di persidangan, Soleh yaqng merupakan saksi dari PT. Indotruck Utama memberikan keterangan telah mengirim kedua alat berat itu ke Nabire melalui perusahaan ekspedisi atau pelayaran. Namun Soleh tidak dapat memberikan bukti adanya pengiriman alat berat ke Nabire.

"Ketika ditanyakan mana bukti dokumen atau manifest pengiriman itu, Soleh tidak dapat memberikan bukti pengiriman kedua alat berat itu. Soleh mengatakan tidak ada dokumen apapun. Laah kan aneh," Kata Wili.

Ketika ditanyakan, apakah seharusnya ada kelengkapan dokumen dalam tiap pengiriman? Soleh menjawab, "Seharusnya ada (dokumen)," tetapi baik Soleh maupun PT. Indotruck Utama tak bisa membuktikan.

Menurut Wili, jika tidak ada manifest atau dokumen bukti pengiriman, "Berarti you kirim apa nih? Kirim benar apa nggak? ya kan bisa saja saya bilang tidak ada pengiriman (diduga fiktif), kan begitu," Kata Wili.

"Sementara dia (PT. Indotruck Utama) saksi dalam sidang pembuktian, panjang lebar itu, menggunting kiri kanan segala macam, tapi tidak ada satupun yang mengatakan, nih unit saya serahkan kepada? si A atau si B atau Si C. Tidak ada (Penyerahan) itu," Tandas Wili.

"Kalau lazimnya kan jika (Alat berat itu) sudah dikasih ke Pak Arwan, tandatangan, Pak Alfin, tandatangan. Jika tidak ada pak Arwan dan pak Alfin, surat kuasa delegasi. Kalau nggak ada? Ini M (miliar) loh. Jadi hal-hal janggal itu banyak sekali. tapi sebenarnya yang paling janggal ya itu saja, (PT Indotruck Utama) menyatakan diri sudah mengirim, menyatakan diri sudah menyerahkan, tapi bukan pada pembeli. itu paling janggal itu," Katanya.

Oleh karena itu, kliennya sebagai pembeli sampai dengan detik ini tidak menerima alat berat sesuai pesanan, maka kliennya dianggap patut meminta uangnya dikembalikan. "Ya ini karena tidak diserahkan kepada pembeli, ya pembeli patut ambil uang. Maka unsur PKPU-nya disitu," Tandas Wili.

Diketahui, Arwan dan Alfin kemudian mengajukan permohonan PKPU Sementara dengan termohon PT. Indotruck Utama yang merupakan anak dari perusahaan raksasa Indomobil ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat, dimana keinginan Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II adalah serahkan barang atau kembalikan uang yang sudah ditransfer. Persoalan ini pun dianggap sebagai utang-piutang antara Kreditor dengan debitor.

Diketahui, Arwan adalah pemohon PKPU I, menurut kuasa hukum adalah kreditor dari PT. Indotruck Utama yang memiliki hak tagih atas pembelian 1 unit Excavator EC 210D seharga Rp1,265 miliar sesuai perjanjian jual beli nomor 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 dan sudah membayar lunas Excavator tersebut sesuai harga.

Sementara Alfin, adalah Pemohon PKPU II yang menurut kuasa hukum adalah kreditor PT. Indotruck Utama yang juga memiliki hak tagih atas pembelian 1 unit Crawler Excavator EC350D seharga Rp2,960 miliar sesuai perjanjian jual beli nomor 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 juga sudah membayar lunas Crawler Excavator tersebut sesuai harga.

Namun karena PT. Indotruck Utama tidak menyerahkan Excavator yang telah dibayar lunas keduanya, meski telah ditagih berkali-kali bahkan telah disomasi, dan tetap tidak mau mengembalikan uang milik Arwan dan Alfin, maka menurut Kuasa Hukum, perbuatan PT. Indotruck Utama dapat dikategorikan sebagai kualifikasi utang PKPU kepada Arwan dan Alfin yang telah jatuh tempo.

Permohonan PKPU diajukan keduanya pada tanggal 1 April 2019 atau dua tahun lebih sejak PT. Indotruck dianggap tidak mampu memenuhi pesanan excavator sebagaimana perjanjian jual beli. Alasan lain Arwan dan Alfin mengajukan PKPU adalah bahwa keduanya menganggap PT. Indotruck Utama memiliki utang kepada lebih dari 1 kreditor sehingga dianggap memenuhi qualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) UU37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang menyebutkan, "Penundaan kewajiban Pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor".

Dasar lainnya adalah, Arwan dan Alfin berkeyakinan bahwa jika PT. Indotruck Utama tidak mampu menyerahkan Alat berat yang sudah dibeli, maka PT. Indotruck dianggap wajib mengembalikan uang yang sudah dibayarkan secara cash. Jika tidak juga dibayar maka PT Indotruck Utama dapat dianggap telah ber-utang dan saat ini utang tersebut telah jatuh tempo.

Maka atas dasar perkiraan bahwa PT Indotruck Utama tidak dapat membayar atau mengembalikan utang kepada Arwan dan Alfin dikarenakan keuangan perusahaan yang dianggap tidak baik, juga selalu menghindar dari Arwan dan Alfin, maka atas dasar itulah Arwan dan Alfin melalui kuasa hukum Greg Seran and Partners mengajukan permohonan PKPU Sementara atas PT Indotruck Utama ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebgian atau seluruh utang kepada kreditornya," Demikian Kuasa Hukum Pemohon PKPU I dan PKPU II menerangkan.

Penulis:

Baca Juga