Putusan Bawaslu Loloskan Mantan Terpidana Kasus Korupsi Dinilai Berbahaya Bagi Proses Pemilu

Jakarta, Akuratnews.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umun (KPU) Wahyu Setiawan menegaskan putusan Bawaslu di sejumlah daerah yang meloloskan mantan terpidana kasus korupsi berbahaya pada proses pemilu.

Menurut Wahyu, putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan data KPU, ada 38 bacaleg mantan koruptor DPRD baik provinsi maupaun kabupaten/kota yang diloloskan Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga meloloskan dua bacaleg DPD mantan koruptor.

"Bagi KPU dampak putusan Bawaslu ini tanda bahaya, tidak ada keputusan hukum," ujar Wahyu di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (11/09/2018).

KPU, kata Wahyu, bekerja berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut dia, selama Peraturan KPU tersebut belum dibatalkan MA, maka sah dan tetap berlaku.

"Peraturan KPU masih berlaku tetapi Bawaslu mengambil keputusan yang berbeda, dan ini membahayakan proses pemilu," tandas dia.

Pemilu, kata Wahyu, mempunyai asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Menurut dia, salah satu asas yang penting adalah kepastian hukum.

"Iya, ini kan asas dalam pemilu, harus ada kepastian hukum," ungkap dia.

Wahyu menilai Bawaslu sebenarnya mempunyai kesempatan melakukan uji materi ke MA jika keberatan dengan substansi Peraturan KPU.

Hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun sayangnya tidak dilakukan oleh Bawaslu.

Bawaslu justru mengambil jalan pintas dengan membatalkan aturan di Peraturan KPU melalui sidang adjudikasi

"Saya belum pernah menyaksikan sidang ajudikasi tetapi dalam pandangan kami, Bawaslu sudah melewatkan kesempatan yang telah diamanatkan oleh UU untuk melakukan pengujian ke Mahkamah Agung. Jadinya, yah ajudikasi rasa uji materi-lah," pungkas dia. (Red)

Penulis:

Baca Juga