Putusan Sidang Sengketa Lahan Perumahan Vila Rizki Ilhami 2 Ditunda

Area lahan yang kini berstatus sengketa di Pengadilan Negeri Depok

Depok, Akuratnews.com- Putusan sidang perkara sengketa lahan seluas 13,5 hektar di Pengadilan Negeri (PN) Depok Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Dpk berlokasi di area perumahan Vila Rizki Ilhami 2 ditunda Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Penundaan pembacaan putusan perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Dpk dibacakan dalam sidang 18 November 2020 oleh Ketua majelis hakim PN Depok M. Iqbal Hutabarat didampingi anggota Nugraha Medica Prakasa dan Forci Nilpa Darma.

"Sidang kami tunda dua pekan hingga tanggal 2 Desember 2020. Memberikan kesempatan bwrmuayawarah, melihat situasi, kondisi yang ada, yang perlu dicermati bersama ," kata Ketua Hakim M Iqbal dalam sidang.

M Iqbal mengatakan,artinya kami masih perlu atensi untuk mengambil kebijakan dan bermusyawarah selama keputusan itu.

Maka dari itu, lanjutnya, masih memberikan kesempatan hakim untuk bermusyawarah. "Persidangan ini kita tunda kembali untuk sidang putusanya hingga 2 Desember 2020 mendatang," tandas M Iqbal.

Dirut PT. Pagar Kandang Sakti (PKS) Noorilahi selaku pengugat menilai positif penundaan tersebut jika majelis hakim bertujuan berikan kesempatan para pihak untuk melakukan musyawarah sebagai upaya perdamaian.

"Alasan penundaan dikatakan Hakim Ketua pak Iqbal bahwa sidang ditunda untuk musyawarah sehingga saya berpendapat, bahwa kami para pihak di dalam perkara ini diharapkan untuk berdamai," ucap Noorilahi, Saptu, (20/11/2020).

Dikatakan Noorilahi, majelis hakim dalam persidangan haruslah menjatuhkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disertai fakta-fakta yang sebenarnya dan seadil-adilnya di dalam persidangan.

"Saya berdoa. Semoga majelis hakim yang memimpin perkara ini adalah hakim yang benar-benar amanah dari Allah SWT yang diberi kesehatan dan menjatuhkan keputusan yang sebenar-benarnya dan yang seadil-adilnya," ujarnya.

Dituturkan Noorilahi, sebelumnya pihaknya pernah melakukan somasi ke PT. RMA sebelum perkara ini naik ke Pengadilan. Namun, somasi tersebut tidak diindahkan PT. PKS melainkan ditantang melanjutkan ke pengadilan.

Meski begitu, masih kata Noorilahi, sebelum perkara ini naik ke pengadilan, pihaknya pernah mendapatkan tembusan dari pihak manajemen PT. RMA, bahwa pihak PT. RMA siap berdamai dan membayar pengganti kerugian.

Terpisah, PT. RMA justru terkesan enggan untuk terjadi perdamaian. Melalui kuasa hukum pihak PT. RMA Donny Kertapati menganggap jika yang dikemukanan pihak pengugat dalam pemberitaan media massa tidak pernah ada dalam dalil gugatan.

"Di dalam gugatan atau replik gugatan tidak pernah ada. Jadi, kita tunggu saja pada 2 Desember 2020 nanti," ujar Donny kepada wartawan.

Terkait itu, Noorilahi mengaku jika dirinya juga enggan merugikan orang lain. Terlebih di atas tanah yang kini berstatus bersengketa itu sudah dibangun perumahan dan sudah terisi oleh para penghuninya.

"Jadi alangkah bagusnya bila musyawarah perdamaian dilaksanakan," katanya.

Terkait putusan sidang, dirinya berharap majelis hakim selaku pimpinan sidang perkara ini bisa amanah dan berikan putusan yang adil.

"Insya Allah, Majelis Hakim PN Depok yang memimpin perkara ini adalah hakim yang amanah, utusan dari Allah SWT untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya bagi kami para Penggarap Bulak Ceger," pukasnya.

Seperti diberitakan, lahan yang kini berstatus sengketa di PN Depok miliki luas mencapai 13,5 hektar di wilayah Sawangan, Depok.

Lahan yang sebelumnya merupakan hamparan lahan perkebunan tersebut kini telah berubah menjadi kawasan terbilang elite dan berdiri banyak bangunan rumah mewah, pertokoan, perkantoran.

Penulis:

Baca Juga