Silang Sengkarut Hitung Cepat

Quick Count Menyesatkan dan Jadi Benalu Politik

Jakarta, Akuratnews.com - Di tengah terbelahnya masyarakat akibat Pemilu 2019, nyaris tak ada media yang mengambil posisi di tengah dan menjadi penyeimbang. Pers konvensional pun yang nyaris punah karena disrupsi, masih saja partisan.

"Saya kira setuju contoh yang paling dekat itu adalah koran. Secara proses produksi, secara proses redaksi sudah mengalami kelelahan dan mengalami penuaan," kata praktisi media, Arief Gunawan dalam diskusi Forum Tebet bertema 'Evaluasi Media pada Pemilu 2019, Kamis (18/4).

Menurut Arief, presiden terpilih ke depan harus berani untuk merevisi UU Pers. Capres pasangan 02 Prabowo Subianto misalnya, sudah pernah menyatakan kesediaannya. Termasuk untuk merevisi UU ITE

"Pak Rizal Ramli pernah menanyakan langsung kepada Pak Prabowo, kalau Anda jadi presiden apakah mau merevisi undang-undang ITE dan dijawab mau," kata Arief yang juga jurnalis senior ini.

Jika UU ITE saja mau, lanjut Arief, apalagi Undang-undang Pers.

"UU ini telah diplintir dan ini digunakan untuk pembungkaman," ucapnya yang didampingi Yayat R Cipasang dari TIMES Indonesia dan John Oktaveri dari Bisnis Indonesia sebagai pembicara.

Arief juga mengaku prihatin, media konvensional yang tinggal menunggu kematiannya juga masih bermanuver.

Ia mencontohkan, media konvensional dalam memberitakan hasil hitung cepat (quick count) cenderung digunakan menggiring opini dan persepsi publik.

"Quick count itu tatarannya informasi awal, bukan sesuatu yang sudah final. Tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga mempengaruhi persepsi publik mempengaruhi anggapan publik bahwa yang menang pihak yang sebelah sana," ujar Arief.

"Padahal ini semuanya belum selesai dan saya kira ini masuk ke dalam penyesatan informasi. Mengutip Pak Rizal Ramli lembaga quick count itu sebenarnya tak ubahnya benalu demokrasi," imbuhnya.

Para penyelenggara quick count, dikatakannya, menggunakan kapasitas akademik mereka untuk kepentingan yang sebetulnya tidak mencerminkan realita. Tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak rakyat.

"Ke depan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), mungkin harus diperbaiki dan direvisi juga," ujarnya.

Pers pun, kata Arief harus kembali didudukkan sebagai empat pilar demokrasi.

"Nah itu harus dikembalikan dulu. Napoleon pernah berkata, dia lebih takut kepada pena wartawan daripada 20 sampai 40 moncong meriam. Tetapi pemerintah sekarang tidak ada takutnya sama pers, malah dijadikan corong kekuasaan," pungkas Arief.

Penulis: Rianz
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga