Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga

Ranah Privat Keluarga Kok Mau Diatur Negara

Jakarta, Akuratnews.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang belakangan ini mengemuka, kembali menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.

Sejumlah aturan hukum dalam RUU itu dinilai terlalu mengatur ranah privat, diskriminatif dan mereduksi peran perempuan.

'Ketimbang RUU Ketahanan Keluarga, DPR harusnya lebih mementingkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU PKS lebih penting untuk disahkan dulu karena sangat urgent mengingat jumlah tindakan pelanggaran hukum dan korban KDRT yang meningkat," ujar Ketua Umum IFLC, Nur Setia Alam Prawiranegara di Jakarta, Sabtu (22/2).

Nur sepakat jika RUU Ketahanan Keluarga belum layak untuk dimajukan dan sebaiknya ditunda

"Soal ranah privat, tidak bisa negara mencampuri. Dan mengenai masalah hak dan kewajiban baik istri dan suami itu kembali kepada bagaimana pilihan agama, budaya, sosial, dan kesepakatan antar individu dalam menjalankan, karena jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga telah ada pengaturannya," papar Nur.

Salah satu pasal janggal menurutnya adalah pasal 25 ayat (3). Pasal ini mengatur kewajiban istri (perempuan) dalam berumah tangga, termasuk pembagian kerja antara istri dan suami di rumah.

Ia menekankan, sebaiknya jangan sampai membuat peraturan yang tumpang tindih dan tidak bermanfaat.

"Sedangkan yang seharusnya bermanfaat malah tidak dilaksanakan," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga