Berpotensi Bikin Miskin Masyarakat

Rapat Gabungan Komisi IX & Komisi XI DPR RI Tolak Kenaikan Iuran BPJS

foto istimewa.

Jakarta, Akuratnews.com - Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditolak dalam Rapat Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI. Secara resmi rapat tersebut menghasilkan putusan menolak kenaikan premi jaminan kesehatan nasional (JKN) yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan.

"Komisi IX dan Komisi XI DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III sampai pemerintah menyelesaikam cleansing data," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Supriyanto saat membacakan langsung putusan hasil rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/8/2019).

Namun sayangnya, penolakan itu bukan untuk seluruhnya melainkan hanya untuk dua kategori saja.

Rapat gabungan dua Komisi itu juga meminta BPJS untuk mencari jalan lain selain menarik iuran atau premi dari Masyarakat. Sementara yang dimaksud cleansing data selesai, adalah bertujuan untuk memilah siapa saja yang berhak menerima bantuan iuran atau PBI berdasarkan kategori kemampuan ekonomi.

Sebelumnya dikabarkan, untuk menutupi defisit BPJS, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) tentang penetapan besaran iuran baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan sama seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat gabungan antara Komisi IX dengan Komisi XI kemarin, yakni kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan per jiwa. Sedangkan kelas 2 sebesar Rp 110.000 per bulan per jiwa, dan kelas 1 sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa.

Keluhan mulai datang dari tokoh-tokoh bangsa yang melihat kenaikan ini dapat berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

Walikota Surakarta (Solo) , Jawa Tengah, Fx Hadi Rudyatmoko meminta kepada pemerintah pusat agar tidak menaikan iuran BPJS, menurutnya dengan adanya kenaikan iuran tersebut, berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

“Kenaikan BPJS ini bisa menambah angka kemiskinan di Indonesia," Kata Fx Hadi Rudyatmoko, Rabu (28/08/2019).

Dengan adanya kenaikan BPJS diperkirakan, khususnya untuk peserta BPJS Mandiri akan mengalami kesulitan membayar iuran bulanan, bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian peserta Bpjs akan turun kelas.

“Itu nanti yang peserta mandiri makin tidak bisa bayar, bahkan nanti masyarakat rentan miskin bisa jatuh miskin, kemiskinan makin meningkat,” jelasnya.

Kemungkinan yang akan terjadi, kata dia, anggota BPJS Kesehatan akan berhenti dari kepesertaan .**

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga