Opini

Rapor Merah PJJ: Cacat Sistemik

Akuratnews.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberi rapor merah terhadap kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim di acara Rapor Merah 1 Tahun Pendidikan Mas Menteri Nadiem secara virtual pada 25 Oktober 2020. Delapan kebijakan yang dinilai yaitu; Penghapusan UN (100), Kurikulum Darurat (80), Assesmen Nasional (75), Bantuan Kuota Belajar (65), Hibah Merek Merdeka Belajar (60), Relaksasi Dana Bos (60), Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ (55), Program Organisasi Penggerak/POP (50). Alhasil, Pak Nadiem pun mendapat nilai rata-rata 68, lebih rendah dari kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang ditentukan sebesar 75.

Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan nilai 55 untuk kebijakan PJJ berdasarkan data survey guru-guru yang berhubungan langsung dengan orangtua murid dari berbagai perwakilan daerah. Beliau juga menyinggung dua siswa yang menjadi korban meninggal dunia karena dianiaya orang tua dan bunuh diri menenggak racun. Selain itu, menurutnya bantuan kuota internet pun menjadi tak berguna karna masih banyak rakyat daerah baik murid maupun guru yang kesulitan akan mendapat jaringan atau sinyal dalam proses pembelajarannya. Hal ini membuktikan berbagai masalah pada kendala PJJ belum banyak terselesaikan, termasuk evaluasi yang seharusnya dilakukan sepanjang PJJ berlangsung.

Masalah akibat kebijakan PJJ yang prematur dan tidak terukur ini sebenarnya bukan hanya karena kelemahan personal menteri. Tapi terlebih karna pemerintah yang masih mengadopsi sistem pendidikan sekuler kapitalis. Kapitalisasi pendidikan yang sistemis pada negeri ini telah melahirkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. Eksploitasi kekayaan alam yang memiskinkan negeri ini, sarana prasarana PJJ yang tidak memadai, kurikulum yang membebani, kualitas dan kuantitas guru yang belum tercukupi, orang tua yang terfokus mencari ekonomi hingga tak sempat mendampingi anak belajar, serta orang tua yang tak mampu membantu kesulitan anak saat belajar karena pendidikan yang rendah, makin menambah deret masalah.

Perangkat maupun jaringan pun seharusnya tidak dibebankan pada individu tapi dikembalikan kepada negara yang harus memfasilitasinya, itu yg akhirnya membuat siswa maupun guru menjadi depresi. Inilah bukti kegagalan dari kapitalis dalam menyiapkan dan menghadapi pendidikan di masa pandemi. Sistem kapitalisme hanya setengah hati memenuhi hal itu semua. Bahkan sebagai solusi, pemerintah harus menggandeng pihak swasta yang notabene akan mengambil untung. Akibatnya, permasalahan PJJ tak kunjung usai karena pemerintah tidak mengambil peran penuh dalam penyelenggaraannya. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator bukan pelaksana Berbeda dengan sistem Islam yang akan berperan sebagai operator yaitu pelaksana langsung yang menjamin pelayanan pendidikan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Pendidikan dalam Islam itu diwajibkan dan merupakan hak dasar bagi seluruh rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat.” (HR. Ibnu Majah). Rakyat berhak mendapat pendidikan yang berkualitas tanpa beban biaya. Negara akan mengambil secara penuh perannya diawali dengan membuat tujuan pendidikan yang jelas. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk kepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, dan menguasai iptek. Negara akan menjamin ketersediaan guru yang berkualitas, berkepribadian Islam dan memiliki etos kerja yang tinggi. Negara akan menyediakan dana yang besar, bersumber dari SDA yang menjadi kepemilikan umum dan dikelola oleh negara. Hasil tersebut menjadi pemasukkan baitul mal yang akan digunakan negara untuk memfasilitasi pendidikan. Inilah kehebatan sistem Islam, Islam sebagai sistem yang sempurna tetap akan bisa memfasilitasi pendidikan di di sepanjang masa, khususnya di masa pandemi.

Baca Juga