Kemelut Pemilu 2019

Ratusan Massa Demo Bawaslu Sumut Tuntut Kejujuran Dan Kebenaran

Medan, Akuratnews.com - Ratusan massa yang tergabung di dalam Aliansi Keadilan Untuk Rakyat (AKUR) menggelar aksi damai Aksi Kedaulatan Rakyat di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut di Jalan H Adam Malik Medan, Jumat (17/5/2019) siang.

Dalam orasi yang dijaga ketat pihak kepolisian, massa menyampaikan aspirasi terkait dugaan kecurangan selama Pilpres 2019 sekaligus meminta KPU agar mematuhi teguran dari Bawaslu RI terkait sistem perhitungan (Situng) yang bermasalah.

“Kita hadir di sini untuk memperjuangkan keadilan, kita sudah haus akan kebenaran,” ujar salah satu orator massa.

Sementara itu orator lainnya Faisal Nasution menegaskan, Bawaslu RI telah menyatakan bahwa KPU telah melanggar tata cara dan prosedur Situng Pemilu, namun sayangnya keputusan tersebut tanpa sanksi.

“Seharusnya KPU memperbaiki Situng, sehingga tidak merugikan pasangan Capres Prabowo -Sandi,” tegas Faisal Nasution.

Senada dengan itu, Brigjen (Purn) Heri, yang juga berorasi mengatakan, massa umat Islam datang ke Bawaslu Sumut untuk mencari kebenaran dan keadilan.

“Kejujuran dan kebenaran adalah mutlak. Bahkan Bawaslu RI sudah mengingatkan KPU RI bahwa Situng Pemilu tidak benar dan harus segera diperbaiki. Kami menilai kegiatan KPU penuh dengan ketidakjujuran sehingga Bawaslu punya hak untuk mengawasi kinerja KPU,” tegas Heri.

Sembari menggelar orasi, perwakilan massa Aliansi Keadilan Untuk Rakyat dipersilahkan untuk masuk guna menyampaikan aspirasinya dan diterima jajaran pimpinan Bawaslu Sumatera Utara.

Dalam pertemuan tersebut AKUR diwakili berbagai komponen Ormas Islam antara lain Ustadz Zulkifli, Ustadz Mukhlis (GNPF Ulama Sumatera Utara), Ustadz Aidan Nazwir Panggabean (GNPF Sumatera Utara), Kamal Khan (GNPF Sumatera Utara), Ustadz Abu Fajar (Front Pembela Islam), Ustadz Indra Suheri (Forum Umat Islam), Ustadz Razali Taat (KAUMI), Affan Lubis (PA 212), Wahyu (Romo Center), Widya (GNCP) dan Ahsanul Fuad Saragih (KAHMI Medan).

Juru bicara AKUR, Ahsanul Fuad Saragih meminta Bawaslu Sumut agar bekerja secara profesional, berani, jujur dan adil berdasarkan Undang-Undang. Serta pro aktif dalam menemukan dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilpres dan Pileg terutama praktik money politic dan netralitas aparat sipil negara dan kepolisian.

“Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran pemilu dalam waktu yang secepat-cepatnya sekaligus meminta kepada Bawaslu Sumut untuk pro aktif dalam menemukan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara terstruktur, sistemik, masif dan atas temuan tersebut diminta untuk memberikan rekomendasi ke Bawaslu Pusat agar pasangan calon presiden nomor 1 untuk didiskualifikasi sebagai capres-wapres 2019-2024,” tegas Ahsanul.

Dalam kesempatan itu, Ahsanul mendukung sepenuhnya Bawaslu Sumut dalam menjalankan tugas- tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan yang menerima perwakilan AKUR mengharapkan agar dugaan temuan kecurangan yang dilaporkan harus disertai dengan bukti-bukti lengkap dan saksi-saksi agar bisa ditindaklanjuti.

Baca Juga