Razman Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Markup Anggaran Damkar Depok

Razman Arif Nasution kuasa hukum Sandi Butar Butar di kantornya di Kuningan Jakarta Senin,(19/4).

Akuratnews.com- Kedua institusi penegskan hukum yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Metro (Polrestro) Depok diminta usut tuntas kasus dugaan markup anggaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok.

Pegawai honorer DPKP Kota Depok Sandi Butar Butar melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution mengungkapkan hal itu di kantornya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin,(19/4).

Dia menegaskan bahwa yang paling penting kami minta Kejari di bawah pengawasan Kejagung, Polretro Metro Depok di bawah pengawasan Kapolda dan Kapolri untuk usut tuntas kasus ini.

"Dalam kasus ini kami minta Kejari dan Polrestro Depok untuk mengusut tuntas kasus dugaan markup anggaran ini", kata Razman.

Dugaan korupsi itu, terang Razman, meliputi mark up atau penggelembungan harga sepatu hingga Pakaian Dinas Lapangan (PDL) petugas Damkar Kota Depok.

Menurut Razman, dari rangkaian cerita Sandi, pihaknya menduga ini melibatkan orang tertinggi di Depok.

"Kalau ini terjadi, maka orang tertinggi di Kota Depok yang kami maksud dalam rangka penegakan keadilan, periksa Wali Kota Depok", tegas Razman.

Dahulu, katanya, Damkar Depok juga punya bermasalah secara nasional. "Saya masih ingat. Dulu mobilnya yang bermasalah. Nah bukan tidak mungkin ada korupsi", imbuhnya.

"Ini bisa jadi pintu masuk kepada Polisi, Jaksa dan KPK untuk usut kasus yang terjadi di penggunaan dana Covid-19 di tiap kota, kabupaten yang ada di Indonesia", tambah Razman.

Dari keterangan Sandi, adanya dugaan markup harga sepatu pemadam kebakaran dan PDL atau pakaian dinas lapangan, ini terjadi sejak tahun 2018, 2019 lalu.

Sandi melaporkan secara resmi dugaan itu ke Kejaksaan Negeri Depok lengkap dengan barang bukti pada Rabu 14 April 2021. Kini kasusnya dalam penyelidikan lebih lanjut.

Sejauh ini, pihak Kejari Depok telah memanggil 12 orang untuk dimintai keterangan oleh penyidik ​​yang terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Di antaranya ada mantan Sekretaris Damkar Depok, Ruswanda dan bendahara bernama Asep Iman. Sedangkan untuk pemanggilan kepala dinas belum dilakukan pihak Kejari Depok.

Penulis:

Baca Juga