Redakan Polemik Sukmawati, Imparsial Sarankan Mediasi

Jakarta, Akuratnews.com - Koordinator Program Imparsial Ardimanto Adiputra berharap polemik pernyataan Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan sumbangsih Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW tidak sampai ke meja hijau. Menurut Ardi, polemik itu cukup diselesaikan lewat mediasi yang digelar kepolisian.

"Untuk mengadakan satu forum untuk saling klarifikasi masalah itu sehingga tidak ada yang dirugikan kedua belah pihak. Sukmawati tidak dirugikan HAM-nya dan masyarakat yang merasa nabinya dihina juga akhirnya terima penjelasan lebih lengkap," ujar Ardimanto di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Sukmawati dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga menista agama Islam lewat pernyataan-pernyataannya dalam sebuah diskusi bertema nasionalisme di Jakarta, pekan lalu.

Dalam diskusi itu, Sukmawati membandingkan kebermanfataan Nabi Muhammad SAW dan Sukarno sebagai proklamator. Selain itu, ia juga bertanya kepada para tamu yang hadir mengenai keterkaitan antara Alquran dan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Ardimanto mengatakan, pernyataan Sukmawati harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Menurut dia, Sukmawati tidak bermaksud menista agama dan hanya sekadar memberikan perspektif yang berbeda lewat pernyataan-pernyataannya dalam diskusi tersebut.

"Jadi, pada masanya memang Nabi Muhammad SAW katakanlah memberi manfaat besar terhadap peradaban kemanusiaan. Namun, pada zaman tertentu itu, ada juga orang yang memberi manfaat besar terhadap kemanusiaan," jelas Ardimanto.

Namun demikian, Ardimanto tidak menyalahkan kelompok yang melaporkan Sukmawati. Akan tetapi, ia menyarankan agar kedua belah pihak dipertemukan terlebih dahulu dalam rangka mediasi.

"Agar beliau (Sukmawati) bisa jelaskam sebenarnya tujuan atau hal yang dimaksudkannya terkait pernyataannya sehingga hal ini tidak perlu lanjut ke ranah pidana," kata dia.

Peneliti Indonesian Legal Routable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menegaskan, kasus yang dialami Sukmawati ini merupakan bukti bahwa isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih tidak seirama dengan kebebasan HAM.

Ia pun mendorong agar pasal yang berkaitan dengan penistaan agama dicabut di KUHP. Menurut Erwin, pasal tersebut potensial ditafsirkan secara subjektif dan dapat dijadikan legitimasi oleh oknum masyarakat untuk menekan kelopok masyarakat lainnya.

"Peristiwa Sukmawati ini implikasi ketika RKUHP masih memasukan delik penghinaan terhadap agama tersebut. Tidak cuma itu, tapi melebar orang yang ajak beragama pun juga (bisa kena). Ke depan, (pasal tersebut) akan dimanfaatkan orang untuk menjadi alat persekusi terhadap orang lain," jelas dia.

Lebih jauh, Erwin menyarankan agar penistaan agama ditarik ke ranah hukum perdata. "Misalnya dalam konteks ini, lakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Sukmawati sehingga tidak dirugikan dan ada pembuktian secara serius. Apa orang itu punya hak untuk mengatakan demikian? Misalnya, dengan pernyataan itu, dia dirugikan? Bisnisnya kenapa? Jadi, perdata saja," tutur dia.

Penulis: Redaksi
Editor:Redaksi

Baca Juga