Reformasi dan Penguatan Kinerja Badan POM

Kepala Badan POM mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama melayani dan melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia. Penny K. Lukito menegaskan, “Kami, segenap jajaran Badan POM berkomitmen penuh melaksanakan amanah dan tanggung jawab sesuai dengan janji yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945".

Jakarta, Akuratnews.com - Tugas Badan POM dalam mengawasi ribuan jenis produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan untuk 265 juta orang penduduk Indonesia bukanlah pekerjaan ringan. Badan POM melakukan tugasnya secara full spectrum mulai dari pre-market evaluation, post-market control, pembinaan, dan penindakan.

Berdasarkan data perkara yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM periode 2016 hingga Juni 2019 dapat dikatakan bahwa jumlah perkara tindak pidana obat dan makanan cenderung meningkat (250 perkara di tahun 2016, 293 perkara di tahun 2017, 302 perkara di tahun 2018, dan 116 perkara di tahun 2019). Hal tersebut menjadi tantangan dan perhatian serius Badan POM untuk terus meningkatkan kinerja.

Terkait kinerja Badan POM, Presiden RI Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa permasalahan yang perlu dibenahi Badan POM adalah masalah manajemen serta tata kelola pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, pada tahun 2017 diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang kemudian disusul dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Kedua hal ini memberikan kekuatan legal bagi Badan POM untuk meningkatkan mutu pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.

“Badan POM hadir untuk melayani dan melindungi dengan inovasi dan perubahan pola pikir,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjutnya, Badan POM telah memperluas Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga mencapai 73 unit yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota. Badan POM dengan 73 UPT nya bergerak bersama lintas sektor terkait, melindungi masyarakat Indonesia dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Pada tahun 2019, 1.064 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari berbagai daerah dengan beragam latar belakang pendidikan bergabung untuk memperkuat Badan POM.

Berbagai program terobosan dilakukan Badan POM untuk meningkatkan kinerja pengawasannya, antara lain melalui Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang dicanangkan oleh Presiden di Cibubur pada 3 Oktober 2017, Gerakan Nasional Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) dan Gerakan UMKM Jamu Berdaya Saing sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri obat tradisional yang berturut-turut dicanangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani pada 23 November 2017  dan 12 Desember 2018.

Keberpihakan Badan POM terhadap UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetik juga telah dibuktikan melalui langkah konkrit bersinergi dengan lintas sektor. Pada 7 Mei 2018 lalu telah diluncurkan Program Terpadu Lintas Kementerian/Lembaga (K/L)

Pengembangan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Berdaya Saing di Jakarta oleh delapan K/L yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Ekonomi Kreatif, serta Badan POM. Berbagai program dilakukan Badan POM untuk mendukung UMKM berdaya saing antara lain “Herbal Indonesia Expo”, program Bapak Angkat UMKM Jamu, pencanangan Kabupaten Sukoharjo menuju Destinasi Wisata Jamu Indonesia, dan Kafe Jamu di Sukoharjo.

Badan POM juga memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan industri melalui berbagai upaya percepatan pengembangan obat untuk peningkatan kapasitas industri farmasi dan pengawalan terhadap kemudahan investasi bagi Industri Farmasi, sesuai amanah dalam Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Dalam kurun waktu 2016-2018, terdapat 8 (delapan) investasi industri farmasi asing yang telah beroperasi di Indonesia, dan pada tahun 2019 ini terdapat 3 (tiga) investasi industri farmasi asing yang sedang dalam proses kualifikasi fasilitas produksi sesuai standar.

Pembangunan industri tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan produk kebutuhan obat esensial dalam negeri terkait produk biologi, produk onkologi, dan produk hormon, juga untuk diekspor ke mancanegara. Tumbuhnya iklim investasi yang positif disertai munculnya industri baru di bidang farmasi dengan teknologi mutakhir ini, perlu dukungan penuh pemerintah Indonesia termasuk Badan POM yang saat ini terus mensinergikan komitmen untuk menambah lapangan kerja lokal juga untuk meningkatkan daya saing industri farmasi dan produk nasional.

“Beberapa upaya terus dilakukan Badan POM untuk meningkatkan daya saing produk obat dan makanan serta investasi dalam negeri, diantaranya melalui debirokratisasi pelayanan publik; deregulasi percepatan pelayanan publik; pemberian insentif bagi UMKM berupa penurunan tarif PNBP sebesar 50%; pembinaan teknis pemenuhan standar meliputi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik kepada industri dan UMKM, dan pendampingan hingga memperoleh izin edar; serta penguatan kerja sama lintas sektor di dalam dan luar negeri,” ungkap Kepala Badan POM.

Badan POM berkomitmen untuk selalu terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan regional dan internasional di bidang kesehatan. Dalam ruang lingkup misi World Health Organization (WHO), Badan POM ikut terlibat dalam pengembangan standar, penguatan peraturan, dan pengembangan kapasitas. Sejak tahun 2008, Badan POM telah menjadi salah satu dari pusat pelatihan WHO untuk Evaluasi Data Uji Klinis, Otorisasi Uji Klinis, dan Inspeksi Cara Uji Klinis yang Baik dalam bidang vaksin.

Badan POM sendiri, sebagai National Regulatory Authority (NRA), pada tahun 2018 telah dinilai WHO dengan menggunakan NRA Global Benchmarking Tool (GBT) dan mendapat status tingkat kematangan sistem dengan nilai 3 sampai 4 (skala 5) untuk 9 (Sembilan) fungsi regulatori vaksin. Dengan tingkat kematangan tersebut Indonesia menjadi WHO Listed Authority (WLA), Badan POM menjadi rujukan NRA negara lain. Kepercayaan internasional ini sangat mendukung industri farmasi untuk memasuki pasar global. Selain itu pada pertengahan 2019, laboratorium obat Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) juga mendapatkan status Prakualifikasi WHO untuk obat HIV/AIDs, tuberculosis dan malaria.

Pencapaian sebagai regulator yang qualified tersebut memberikan implikasi positif berupa dukungan bagi industri farmasi nasional, antara lain Bio Farma, Sanbe Farma dan Kalbe Farma untuk memperoleh status Prakualifikasi WHO sehingga membuka lebar kesempatan untuk ekspor ke pasar di manca negara.

Penulis:

Baca Juga