Opini

Regulasi Sapu Jagat, Pelengkap Penderita Rakyat

Akuratnews.com - Sulitnya hidup di negeri zamrut khatulistiwa. Meski kaya akan sumber daya alam, namun tidak membuat masyarakatnya otomatis sejahtera. Kemiskinan dan kehidupan yang sempit mewarnai hari-hari di negeri ini. Ditambah pandemi Covid-19, semakin menambah berat beban di pundak rakyat. Sayangnya penguasa tidak melihat hal yang demikian.

Alih-alih melindungi dan mencarikan jalan ke luar dari pandemi, pemerintah dan DPR RI malah terus mengejar target merampungkan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sebelumnya bernama Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka). Pembahasan RUU yang diterima DPR pada 12 Februari lalu, terus dilakukan sampai sekarang, di tengah gelombang protes dari masyarakat.

Penolakan tak hanya datang dari serikat buruh, mahasiswa, akademisi, atau LSM, namun juga organisasi lintas keagamaan seperti PP Muhammadiyah, juga agamawan gereja. Setidaknya 104 pendeta rohaniwan/rohaniawati menilai RUU Cilaka memberikan dampak buruk kepada masyarakat, khususnya yang rentan seperti buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan masyarakat adat. (Tirto.id, 16/7/2020)

Akan tetapi demokrasi sepertinya tidak memberikan ruang publik untuk menyampaikan keberatannya. Berbagai aksi digelar menolak RUU tersebut, namun suara mereka nyaris tak didengar. Padahal hal tersebut telah diatur pada pasal 28E ayat (3) UUD 194 tegas menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Sementara Pasal 24 ayat (1) UU HAM menyebut: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."

Meski diklaim sebagai obat pemulihan ekonomi, namun masyarakat menolaknya. Sebut saja pengusaha dalam negeri atau UMKM yang harus siap berkompetisi dengan investor asing akibat masuknya produk asing ke dalam negeri.  Omnibus Law pun mengancam dan merugikan kaum perempuan sebab tidak menyertakan hak khusus untuk cuti haid dan melahirkan.

"Omnibus Law adalah konsolidasi oligarki politik dan cara terakhir negara menyelamatkan elit politik oligarki. Tak ada satu pun pasal atau kata 'perempuan' dalam draf RUU yang dibuat. Padahal kabar terakhir RUU itu sudah masuk prolegnas," kata Ika, dalam diskusi di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020). (Tirto.id, 21/1/2020)

Bahkan tidak hanya pekerja perempuan yang merasa dirugikan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat konferensi pers daring Rabu (19/8/2020) pun menilai bahwa RUU ini merugikan pekerja. Beberapa pasalnya dinilai mengurangi hak seperti membiarkan nasib pekerja kontrak sampai perkara upah.

Tidak hanya itu, ia juga dianggap mengancam lingkungan hidup. Berbagai kemudahan untuk mengundang investor asing, justru berbahaya karena mengakibatkan eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam negeri ini. Sejumlah pasal dinilai membuka lebar pintu bagi bisnis yang akan memperparah kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan rakyat.

Hal ini tampak pada ribuan pasal dalam RUU tersebut mencakup 11 klaster, yakni 'penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi'.

Maka Aliansi #BersihkanIndonesia, gabungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Indonesian Centre for Environmental Law (Icel), hingga Enter Nusantara menilai jargon pemerintah bahwa RUU Cilaka akan mampu menciptakan pekerjaan dan akhirnya memakmurkan rakyat adalah omong kosong. (Tirto.id, 16/7/2020)

Lebih jauh, Direktur Eksekutif Enter Nusantara Elok Faiqotul Mutia mengatakan RUU ini justru menghasilkan kerentanan. Ia menyebut salah satu dampak dari peraturan ini adalah penggusuran tanah subur dan ladang produktif warga akan semakin gampang dilakukan, baik oleh investor maupun pemerintah.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dalam sejumlah kesempatan juga memberikan pernyataan agar RUU ini dihentikan karena hanya akan melanggengkan ekonomi kapitalistik. (Tirto.id, 24/8/2020)

Karenanya RUU ini hanyalah harapan semu bagi masyarakat. Alih-alih menjadi solusi bagi rakyat, sebaliknya malah akan menyengsarakan. Upaya pengesahannya hanya akan menampakkan wajah asli penguasa dengan oligarkinya. Melalui instrumen legislasi, mencari jalan melempangkan jalan bagi pengusaha, serta menambah sulit kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

Ketiadaan kemandirian politik menyebabkan negeri ini tunduk pada dominasi kekuatan asing. Dampaknya seluruh kebijakan strategis berpihak kepada kapital ketimbang rakyat. Maka, kekayaan alam yang seharusnya membuat masyarakat berjaya, justru berakhir tak tentu rimbanya. Peruntukannya tidak jelas, hingga rakyat terperosok dalam kondisi yang serba sempit di negerinya sendiri.

Masyarakat seharusnya sadar, bahwa dalam kapitalisme penguasa tidak memainkan perannya sebagai pengelola urusan umat. Karakter pemimpin yang dihasilkan sekularisme adalah penguasa yang jauh dari Islam. Tidak peduli dan abai terhadap umat. Berbeda jauh dengan Islam, kepemimpinannya memastikan agar rakyat sejahtera. Tanggung jawab penguasa menjadi hujah mereka di hadapan Allah.

Syaikh Abdullab bin Abdul Hamid berkata, "Para pemimpin yang mengingkari syariat Allah, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, serta berhukum dengan selain hukum Allah, maka ketaatan kaum muslim kepadanya telah lepas. Manusia tidak wajib menaatinya, karena mereka telah menyia-nyiakannya tujuan imamah (kepemimpinan) yaitu atas tujuan tersebut ia diangkat, berhak didengar, ditaati dan tidak boleh ditentang"

Karenanya kembali pada Islam adalah sebaik-baik sistem kehidupan yang sahih untuk umat. Tidak hanya hak umat yang dijaga, seluruh kepentingan pun ditunaikan, hukum Allah dilaksanakan. Islam juga memusuhi serta memberi sanksi yang keras bagi segala bentuk pelanggaran dan kerusakan. Inilah sistem yang akan melahirkan pemimpin yang amanah dan adil, yang mewujudkan rahmatan lil alamin.

Baca Juga