Regulasi Yang Berat Dinilai Penyebab Banyaknya Calon Pekerja Migran Ilegal

Jakarta, Akuratnews.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, Pemerintah seharusnya mau melihat dan mempelajari kembali regulasi penerimaan dan pemberangkatan pekerja migran yang sudah ada. Sebab, regulasi yang sudah ada dinilai masih memberatkan.

"Hal inilah yang menyebabkan banyaknya para calon pekerja migran yang memilih menggunakan jalur illegal," kata Imelda dalam keterangan tertulis, Selasa (28/8/2018).

Pihaknya melihat jalur resmi tidak mengakomodir bahkan menghalang-halangi calon pekerja migran. Untuk itu, Imelda menyarankan agar Pemerintah membuat regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit sebagai cara yang efektif untuk mencegah para calon pekerja migran menempuh jalan ilegal.

"Logikanya adalah jika jalur resmi dibuat lebih efektif tanpa birokrasi yang berbeli-belit, otomatis para calon pekerja migran akan lebih memilih jalur resmi yang sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah,” ungkap Imelda.

Menurutnya, pemberlakuan moratorium juga bukan satu-satunya jalan yang bisa dipilih untuk pencegahan. Hal itu diyakini justru menutup adanya potensi remitansi.

"Remitansi yang selama ini dikirim oleh para pekerja migran kepada keluarga di kampung halaman terbukti telah meningkatkan perekonomian lokal. Banyak keluarga dari para pekerja migran yang akhirnya bisa memulai usaha atau mengembangkan usaha dan juga menyekolahkan anggota keluarga karena hal tersebut," terang dia.

Selain itu, lanjut Imelda, yang perlu disoroti adalah mekanisme perekrutan para pekerja migran, terutama di level masyarakat. Para agen pengirim pekerja migran ilegal biasanya akan mendatangi desa-desa di Indonesia untuk mengajak para perempuan untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar.

Para perekrut ini menurutnya terkadang merupakan kenalan, kerabat atau bahkan penduduk di desa itu sendiri. Karena merasa percaya dengan agen ini lantaran dianggap kerabat sekampung, maka para penduduk desa pun akhirnya terpengaruh dan bersedia untuk menjadi pekerja migran untuk dikirim ke luar negeri.

"Padahal setelah diselidiki bahwa agen tersebut bekerja untuk lembaga perekrutan yang tidak resmi. Dan salah satu konsekuensinya adalah banyaknya kasus-kasus seperti yang terjadi pada Adelina Sau,” jelasnya.

Untuk meminimalkan aksi-aksi tersebut, tegas Imelda, peran aparat daerah sangat diperlukan. Kepala desa dan jajarannya diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada warganya terkait hal ini.

Aparat desa bisa berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan setempat atau tingkat kabupaten atau provinsi terkait hal ini. Dengan begitu, lanjutnya, warga akan punya pengetahuan dan tidak dengan mudah tergiur cara-cara yang tidak resmi.

Selain itu, Imelda juga meminta konsensus terkait pekerja migran di tingkat ASEAN yang sudah ditandatangani Indonesia bisa lebih efektif. "Konsensus ini diharapkan bisa menghasilkan aturan yang lebih jelas dengan sanksi yang mengikat para anggotanya," tandas Imelda. (Ysf)

Penulis:

Baca Juga