Rencana Penerapan Aplikasi MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi Ditolak Masyarakat Indonesia

Rencana Penerapan Aplikasi MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi Ditolak Masyarakat Indonesia
Rencana Penerapan Aplikasi MyPertamina untuk Beli BBM Bersubsidi Ditolak Masyarakat Indonesia

AKURATNEWS - Rencana penerapan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti solar dan pertalite mulai Jumat, 1 Juli 2022 ditolak keras masyarakat Indonesia.

Penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli pertalite dan solar subsidi rencananya diterapkan di 5 provinsi di Indonesia mulai 1 Juli.

Penerapan MyPertamina tersebut akan mulai diuji coba di berbagai kota dan kabupaten di 5 provinsi yang ada di Indonesia, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Rencana penerapan MyPertamina di Jawa Barat menuai kecaman keras warga Kota Bandung yang menjadi konsumen BBM bersubsidi.

"Sangat merepotkan. Belum tepat diterapkan karena pasti ribet. Lagipula, belum tentu semua pengguna BBM bersubsidi punya hp atau melek teknologi," kata salah satu warga Bandung, Fikri.

Di Jawa Barat, aplikasi MyPertamina untuk pengguna bahan bakar minyak bersubsidi jenis pertalite dan solar bersubsidi akab diterapkan di Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasik, dan Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menentang penggunaan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi.

Menurutnya, penggunaan aplikasi tersebut jelas akan menyulitkan masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi.

Karena tidak semua masyarakat mempunyai telepon seluler yang memadai untuk dipasangkan aplikasi tersebut.

"Masyarakat kecil pengguna BBM bersubsidi ini belum tentu memiliki smartphone untuk mengakses aplikasi MyPertamina. Sehingga perlu sosialisasi, edukasi dan pentahapan bagi penerapan sistem ini," kata politikus PKS tersebut, Rabu, 29 Juni 2022.

Mulyanto minta Pertamina meninjau ulang rencana penggunaan aplikasi ini. Menurutnya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan Pertamina untuk mengatur konsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

"Yang perlu dibatasi itu adalah penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan mewah. Bukan pembatasan untuk semua masyarakat," tegas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Itu pun, kata Mulyanto, Pertamina tidak dapat langsung mengeksekusi kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini.

Pertamina harus menunggu perubahan Perpres tentang pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun solar.

Mulyanto mengingatkan bahwa regulasi pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini tengah diperbaiki. Revisi Perpresnya belum jadi. Selanjutnya aturan teknisnya ada di Peraturan BPH Migas.

"Pertamina sebagai operator tidak membentuk aturan. Hanya menjalankan regulasi yang ditetapkan Pemerintah. Jadi memang sebaiknya Pertamina menunggu terbitnya secara definitif regulasi pemerintah tersebut," tandas Mulyanto. ***

Penulis: Sumantri Kalimantoro
Editor: Ahyar

Baca Juga