Resmi Kantongi Izin Kominfo, Multi Kurir Digital Ingatkan Ini Pada Publik

AKURATNEWS - Usai menghadapi masalah dengan vendor ekspedisi di awal perintisan platform ekspedisi online, kini PT Multi Kurir Digital tengah berbenah dan telah mengantongi perizinan resmi menjadi perusahaan ekspedisi dan logistik.

Tak hanya itu, PT Multi Kurir Digital juga mulai membuka kantor cabang di sejumlah kota besar di Indonesia. Di tahun pertama ini perusahaan ini sudah membuka lebih dari 25 kantor cabang yang tersebar di kota kota besar.

"Kami juga ingin menginformasikan bahwa PT  Multi Kurir Digital adalah perusahaan ekspedisi yang memiliki izin resmi kegiatan Dirjen Postel dan Kominfo," ujar Direktur Bisnis PT Multi Kurir Digital, Putut Wintono di Jakarta, Senin (20/9).

Putut juga menyoroti, masifnya aktivitas penggunaan nama, kata dan merk Multi Kurir di tengah masyarakat. Atas hal ini dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan nama, kata dan merk Multi Kurir tanpa izin resmi. Sesuai peraturan, penggunaan merk dan hak cipta PT Multi Kurir Digital adalah pemilik atas merk dan karakter Multi Kurir.

"Terkait pertumbuhan jaringan bisnis kita yang cepat, ada sejumlah oknum platform yang mendompleng kepopuleran merk Multi Kurir. Maka dari itu kita ingatkan sejak saat ini agar mereka menghentikan hal tersebut," tegas Putut.

Ditambahkan, Direktur Operasional PT Multi Kurir Digital, Rahmat Ibrahim, pihaknya juga mengimbau kepada semua pihak yang membuka merchant layanan ekspedisi digital untuk tidak menggunakan nama, merk, logo tanpa izin untuk keuntungan pribadi.

"Kita harapkan masyarakat lebih berhati-hati jika ingin membuka keagenan Multi Kurir, dan tidak terjerumus ke platform illegal terutama platform bisnis serupa yang merekrut agen-agen melalui iklan mengatasnamakan Multi Kurir," ujarnya.

Kuasa Hukum PT Multi Kurir Digital, Faisal Lubis SH menjelaskan, bagi siapapun yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai Undang-undang (UU) No 20/2016 tentang Merk dan Indikasi Geogratif.

“Di Pasal 100 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana paling lama 5(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)," ujar Faisal.

Dilanjutkannya, di Pasal 113 ayat (3) Undang-undang (UU) No 28/2014 tentang Hak Cipta disebutkannya juga
setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersil di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

"Kami tak segan-segan akan melakukan upaya hukum jika ditemukan pelanggaran dari hak merk kami, karena hal ini sangat merugikan perusahaan," pungkas Faisal.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga