Revisi PP 109/2012 Tak Jelas Penyelesaian, Organisasi Profesi Kesehatan Desak Presiden Bertindak

redaksi01 13 December 2021

Rakyat Curiga

Kecurigaan rakyat akan adanya pihak yang bermain dan Pemerintah tidak cukup peduli dengan cemaran bahan adiktif bagi rakyat semakin jelas dengan mempertontonkan peresmian pabrik IQOS, sebuah produk HTP (heated tobacco product) keluaran PT HM Sampoerna (Philip Morris International). Tampaknya Pemerintah haus uang tanpa cukup peduli dengan rusaknya perilaku generasi muda yang akan terperangkap dengan konsumsi zat adiktif.

“Kami sangat khawatir beban karena rokok konvensional yang selama ini harus kita tanggung menjadi makin rumit dan berat karena beban konsumsi kesehatan akibat rokok elektronik yang sudah dibuktikan membahayakan kesehatan. Sejak awal kami sudah mengingatkan Pemerintah soal ini, tapi nyatanya respon Pemerintah berbeda,” ujar DR. dr. Agus Dwi Susanto Sp.P(K), Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menanggapi fenomena tersebut.

Menurut Dr. dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, Ketua Umum PAPDI, “Paradoks yang terjadi menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau, yang selama ini telah dibuktikan memiliki efek bola salju yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah.”

Mendukung pernyataan tersebut, Prof. Dr. dr. Aru W. Sudoyo, SpPD-KHOM, Ketua Yayasan Kanker Indonesia menyampaikan, “Negara kita terus mengalami berbagai masalah kesehatan yang tinggi dengan faktor risiko merokok; mulai dari terus naiknya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) mematikan, biaya kesehatan, stunting, sampai keparahan COVID-19. Tdak boleh dilupakan juga keterkaitan merokok dengan kanker paru sebagai kanker nomor satu di Indonesia.”

Karena itu, organisasi-organisasi kesehatan yang tergabung dalam konferensi pers ini sepakat bahwa revisi PP ini menjadi sangat mendesak demi menekan prevalensi perokok, terutama perokok anak yang saat ini mencapai 9,1 persen dan masuknya rokok jenis baru dalam berbagai bentuk yang merupakan manuver industri untuk menawarkan zat adiktif nikotin.

Sebagai catatan, urgensi untuk merevisi PP 109/2012 ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang salah satu targetnya ialah menurunkan prevalensi perokok anak menjadi 8,7% pada tahun 2024. “Peningkatan prevalensi perokok anak (7,2 persen di tahun 2013 menjadi 9,1 persen di tahun 2018) adalah bukti lemahnya pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia,” sebut dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).