Revisi UU KPK, Arief Poyuono: Awas Perampokan Masif Uang Negara

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. (foto istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com - Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono mengatakan Kelima Pimpinan KPK yang baru terpilih punya tugas untuk bersama pegawai KPK dan masyarakat menolak revisi UU KPK yang akan dilakukan oleh DPR dan Presiden Joko Widodo

"Sebab jika mereka tidak berani menolak, mereka hanya akan jadi Pimpinan KPK seperti wayang golek yang bergantung pada dalangnya saja nantinya," ujar Arief Poyuono dalam keterangan resminya, Jumat (13/9/2019).

Menurut Arief, revisi UU KPK dibuat untuk melemahkan pergerakan KPK dalam pemberantasan Korupsi.

"Apalagi, kata Pak Firli dia mau ngawal pemindahan ibukota negara yang akan banyak sekali pembangunan proyek-proyek Infrastruktur oleh Pemerintah dengan dana ribuan trilyun," kata Arief.

"Sudah dipastikan pratek korupsi ,kolusi dan nepotism akan terjadi diantara para pejabat negara ,legislative dan para mafia proyek Infrastruktur yang selama ini gerah dengan penindakan penindakan KPK dalam menangkap rekan-rekan mereka karena Korupsi," tandasnya.

Ariwf mengatakan, Pembangunan ibukota baru Juga merupakan salah satu tujuan untuk merevisi UU KPK, sebab banyak masukkan ke Joko Widodo kalau UU KPK tidak direvisi maka bisa menjadi hambatan pembangunan ibukota baru, sebab kata pembisik-pembisiknya para pejabat negara, BUMN ,Investor dan anggota legislative takut kerja.

"Padahal itu hanya alasan yang dibuat-buat agar mudah untuk merampok uang negara dari pembangunan ibukota nantinya," tegas Arief.

"Nah berani enga Pimpinan KPK yang baru menolak revisi UU KPK nantinya ..ya," tandas Arief.

"Awas Perampokan masif Uang Negara," pungkasnya. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga