Ringkasan Konsep Pembangunan Kedaulatan pangan

Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MSc.

Jakarta, Akuratnews.com - Pangan yg bergizi dan sehat sangat menentukan kesehatan dan kecerdasan manusia. "You are what you eat". Karena itu, kecukupan pangan juga merupakan faktor dominan dari produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Hasil penelitian FAO (2000) mengungkapkan, bahwa suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta tidak mungkin bisa maju, sejahtera dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor.

Sangatlah tepat dan profetik, pidato Presiden Soekarno pada peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian IPB pd Juli 1957, bhw "Pertanian dan pangan adalah hidup dan matinya sebuah bangsa". Di Indonesia, naik-turunnya inflasi pada umumnya lebih dari 50% akibat ketersediaan pangan.

Suatu negara-bangsa dikatakan memiliki ketahanan pangan (food security) yang tangguh, bila seluruh rakyatnya di semua wilayah negara tersebut mampu mendapatkan pangan yang bergizi, sehat, dan aman setiap saat. Pasok (supply) bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya itu bisa dari hasil produksi dalam negeri atau impor.

Sedangkan, negara- bangsa yang memiliki Kedaulatan Pangan adalah yang mampu memenuhi semua kebutuhan pangan nasionalnya dari produksi dalam negeri, bahkan mampu mengekspor kelebihan pangannya untuk 'feeding the world".

Sebagai negara maritim dan agraris tropis yang sangat luas, semestinya kita mampu mewujudkan Ketahanan/Kedaulatan Pangan untuk sebagian besar komoditas pangan, seperti ikan dan seafood, beras, jagung, gula, CPO dan kakao serta segenap produk hilirnha, teh, kopi, dan vanila. Tapi, untuk sejumlah komoditas, seperti gandum dan daging sapi, nampaknya terpaksa melalui impor secara terbatas dan terkendali supaya tidak merugikan produsen nasional.

Untuk mewujudkan Kedaulatan/Ketahanan Pangan, Indonesia seyogyanya melaksanakan 11 agenda pembangunan berikut:

Pertama, mempertahankan dan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan volume produksi semua komoditas pangan yg secara agroekologis memang bisa diproduksi di dalam negeri secara berkelanjutan. Ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan RT RW yang melindungi lahan (perairan) untuk produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dari alih fungsi lahan dan perusakan lingkungan. Menerapkan teknologi produksi dan nanobioteknologi mutakhir yang dapat meningkatkan produktivitas secara ramah lingkungan. Pemerintah harus menjamin ketersediaan semua sarana produksi yg berkualitas dan harga relatif murah di seluruh wilayah NKRI. Pemerintah melaui BUMN/BUMD atau perusahaan swasta harus menjamin pemasaran semua komoditas pangan dengan harga yang menguntungkan produsen dan terjangkau oleh seluruh konsumen Indonesia. Bila perlu lakukan double subsidy untuk ouput pertanian dan perikanan.

Kedua, manajemen konsumsi dan pasar komoditas pangan. Di sini harus ada pengendalian laju/tingkat konsumsi perkapita jangan sampai eksesif. Contohnya, tingkat konsumsi beras yg sehat itu maksimal 60 kg perkapita. Tapi, konsumsi beras bangsa Indonesia saat ini sekitar 140 kg perkapita. Tingkat konsumsi beras dunia 50 kg perkapita. Hindari atau minimalkan food wastage.

Ketiga, perbaiki dan kembangkan sistem serta mekanisme kerja transportasi, distribusi, storage, dan logistik pangan. Supaya distribusi dan ketersediaan bahan pangan bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI dengan satu harga.

Keempat, perangi sampai ke akar-akarnya para mavia pangan, baik di kalangan pengusaha maupun penguasa. Namun, boleh saja orang Indonesia berusaha sebagai trader komoditas pangan, tetapi harus mengutamakan kepentingan nasional. Jangan hanya memaksimalkan keuntungan pribadi (rent seeker ala kapitalis jahat).

Kelima, revitalisasi dan pengembangan industri hilir (processing and packaging) komoditas pangan guna mendapatkan added value, daya tahan penyimpanan, kemudahan pengangkutan/distribusi, dan multiplier effects.

Keenam, revitalisasi dan kembangkan industri alsintan, pupuk, pakan, dan sarana produksi lainnya.

Ketujuh, (petani, nelayan, pekebun, dan peternak) harus dibuat sejahtera melalui kebijakan teknis maupun non- teknis.

Kedelapan, capacity building utk para produsen pangan (petani, nelayan, dan lainnya) via DIKLATLUH dan cara lainnya secara berkesinambungan.

Kesembilan, pengembangan mitigasi dan adaptasi sektor pangan terhadap Perubahan Iklim Global.

Kesepuluh, revitalisasi dan kembangkan R & D pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sistem produksi living resources lainnya supaya kita lebih berdaya saing dan menjadi produsen bukan konsumen telnologi seperti selama ini.

Kesebelas, kebijakan makro (politik ekonomi) sepert fiskal, moneter, intermediasi perbankan, iklim investasi dan ease of doing business harus kondusif bagi kemajuan sektor pangan.

Wallahu 'alam bisawwab!. Merdeka!. Wass.

Penulis Oleh: Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MSc.

Guru Besar IPB, Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Kemaritiman, Ketua Dewan Pakar ADKASI, Ketum GANTI (Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia), dan Penasehat Bidang Ekonomi dan Pembangunan PBNU

Penulis:

Baca Juga