Rita Dinilai Tak Komitmen, Erick Minta Uangnya Dikembalikan

Kendari, Akuratnews.com - Jual beli tanah beserta rumah diatasnya antara Ignatius Herry Prasetyo (Eric) selaku pembeli   dengan Rita Juwita Sawalia sebagai pemilik tuai masalah. Erick yang juga sebagai direktur  PT Citra Mandiri Persada Pratama (CMPP) mengaku tidak puas dengan Rita Juwama padahal ia telah memberikan uang muka sebesar Rp 350 juta ditambah Rp 50 juta lagi sehingga total jumlahnya Rp 4o0 juta. Alhasil Erick ngotot meminta uang tersebut dikembalikan.

Dalam keterangannya,  Eric, melalui kuasa hukumnya Zion Natongan Tambunan S.H, M.H didampingi divisi legal PT CMPP, Hasriani Hasan menjelaskan
Kronologi jual beli tersebut dilakukan Rabu,  (27/11/2019). kedua  belah pihak mengikatkan  diri dalam  perjanjian jual beli sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor : 004/CMPP-RIS/II/2020,  sertifikat Hak Milik Nomor 00658 di  Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.  Tanah dan rumah tersebut terletak di jalan Orinunggu, Lorong Koropu No. 15, Surat Ukur tanggal (26/10/2010) nomor : 240/Mokoau/2010 dengan Iuas tanah 639 m2 (enam ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama pemegang Hak Rita Jumri Sawalia.

Menurut Zion Natongan Tambunan,  yang juga kuasa hukum Erick,  perjanjian jual beli  itu senilai  Rp. 1,9 miliar.

Rita Jumri Sawalia yang juga istri mantan Kepala Dinas  Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, (Sultra),  Mansur,  itu  justru dinilai tidak komitmen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  Padahal kliennya telah membayar uang muka rumah tersebut.

"Klien saya sudah membayar dua tahap. Tahap Pertama Rp350 juta,  tahap Kedua, pelunasan dengan perjanjian akan dibayarkan ketika dilakukan Pencairan Kredit Bank atas nama PT CMPP dengan jaminan serifikat Rita Jumri Sawala sebagai penambahan Cash Colateral pada Credit Line PT CMPP, hal ini dibuktikan dengan masuknya ibu Rita sebagai pemilik saham PT CMPP membeli saham klien kami, sudah ada di akta notaris bahkan telah terdaftar di kemenkumham karena akfa tersebut telah ditanda-tangani oleh para pihak" ungkap Zion.

Menurut Zion  kendati kliennya  telah beritikad baik tepatnya pada 28 Januari 2020  lalu, dengan membantu memenuhi permintaan tambahan pembayaran kepada ibu Rita  tahap awal  sebesar Rp 50 juta dari permintaan sebesar Rp  150 juta. Sisanya   akan ditambahkan lagi  pada  1 Februari 2020 sebesar Rp.100 juta   setelah pihak pertama (Rita)  menyerahkan sertifikat aslinya sebagai jaminan uang muka, karena  berkas atas nama pihak pertama tidak lolos BI Checking.

" Ini adalah langkah awal sambil mencari solusi atas permasalahan cara pelunasan rumah ini lantaran pihak pertama tidak jujur diawal terkait hutang-piutang, yang salah satunya menyebabkan sertifikat rumah tersebut menjadi jaminan. Namun sejak tanggal 1 februari 2020, ibu Rita tidak memberikan sertifikat tersebut kepada klien saya hingga saat ini," paparnya.

Masih menurut Zion, keengganan Rita memberikan sertifikat itu berdasarkan  hasil diskusi keluarga yang  tidak menyetujui solusi awal atas sistem pembayaran pelunasan yang diajukan Erick.

"Bahkan tidak juga menunjukkan itikad baik dengan memberikan solusi lain guna mengatasi permasalahan ini, " Keluh Zion.

Karena tidak ada titik temu pada  7 februari 2020 pihak Erick mengirimkan surat kesepakatan bersama pembatalan perjanjian,  yakni, pada tanggal 8 februari 2020.

"Pihak Pertama menelpon kami untuk memberitahukan bahwa ada beberapa point tidak menyetujui yang tertuang dalam surat pembatalan perjanjian jual beli tersebut dan akan merevisi surat pembatalan suratnya. Selasa, 11 Februari 2020. Kami lalu menanyakan kembali  kepastian pengembalian uang muka atas jual beli sebidang tanah dan bangunan. Namun  Rita tidak  memberi kepastian kapan pengembalian uang kliennya. Dana tersebut  menurut Zion justru digunakan  untuk melunasi kredit dan menebus sertifikat rumah yang dijaminkan kepada salah satu bank BUMN.

"Kenapa diawal harus bohong? Saya selaku kuasa hukum Eric menegaskan kepada ibu Rita tolong beritikad baik dan bertanggung jawab terhadap uang yang sudah diterima dan dipakai,  karena klien kami sudah melakukan kewajibannya membayarkan uang muka dan bantuan tambahan diluar perjanjian dengan total sebesar Rp. 400 juta.  Namun kok klien kami tidak mendapatkan jaminan akan haknya berupa sertifikat rumah yang sudah disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut. Ini menjadi somasi terbuka kepada Ibu Rita agar memberikan kepastian dan pengembalian uang klien kami. Dalam jangka waktu 3 hari Kedepan, apabila hal ini tidak diindahkan maka kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum baik pidana dan upaya perdata," pungkas Zion.

Sementara itu, menurut Rita Juwita Sawalia yang dikonfirmasi dirumahnya mengeluhkan tentang komunikasi dalam jual beli tersebut . Menurutnya orang yang hadir dalam mengurus hal itu  justru  berbeda-beda.

Pihaknya mengklaim tidak pernah menyetujii Cash Colateral itu, apalagi  memberikan sertifikat sebelum seluruh harga yang disepakati dilunasi.

" Munculnya cash Colateral PT CMPP tidak dicantumkan dalam perjanjian sebelumnya. Begitu juga dengan sertifikat kan mereka minta kami mau balik nama," ungkap suami Rita, Mansyur yang didamping Rita.

Mansyur berkelit, seraya menyodorkan kesepakatan jual beli tersebut.  Menurutnya dalam kontrak jual beli itu tidak ada cash Colateral Namun justru Tiba-tiba disodorkan.

"Setelah saya pelajari kamipun menolaknya," ungkapnya.

Yang juga tidak diterima pihak Rita,  sebelum harga tanah dan rumah itu lunas mereka  meminta untuk sertifikatnya dibalik nama.

"Intinya kami tidak menyetujui adanya Cash Colateral itu. Itu tidak ada dalam perjanjian yang kami tanda tangani sebelumnya," ujar Mansur

Alhasil,  pihak Rita mengaku perjanjian tersebut belum batal. Ia pun menegaskan siap mengembalikan uang tersebut. Pihak Rita pun menampik dikambing hitamkan dalam pemutusan perjanjian jual beli rumah senilai Rp 1,9 Miliar tersebut.

"Kalau tidak jadi dibeli kami siap kembalikan uangnya. Hanya kalau diminta saat itu juga tidak mungkin, nanti tunggu rumah kami laku. Lagi pula kan belum selesai bulan Februari 2020. Kalau kami dituduh yang membuat putus kesepakan jual beli, itu tidak benar. Justru pihak Ericlah yang minta untuk diputuskan," jelasnya.

Pihak Rita pun mengaku belum memutuskan proses jual beli tersebut karena sesuai perjanjian belum sah diputuskan. Kamipun bersedia untuk melanjutkannya kembali.

"Kalau mereka sudah bayar semua biaya jual belinya saya siap keluar dari rumah ini. Tapi kalau diminta sertifikatnya, terus belum selesai dibayar semuanya jelas saya tidak mau," tegasnya.

Penulis: Nazaruddin

Baca Juga