Polemik Peringkat Rumah Sakit

RSUD dr. Fauziah Bieuren Pekerjakan Kembali Pegawai Bermasalah, Benarkah, Siapa Dia?

RSUD dr. Fauziah Bieuren. (foto istimewa)

Bireuen, Akuratnews.com - Menanggapi berita diharian media cetak lokal pada tanggal 20 Agustus 2019 di Aceh tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah dengan judul "Pertahankan Status Tipe B, Pemkab Suntik Dana Rp1,4 Miliar untuk RSUD Bireuen".

Diketahui, dalam pemberitaan itu, direktur RSUD dr. Fauziah, dr. Mukhtar, MARS mengatakan, penurunan status rumah sakit tersebut lantaran dari hasil penelitian Tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saat proses pengisian data sumber daya manusia (SDM) masih belum lengkap.

Bahkan waktu itu ada data yang tertinggal atau tidak terisi, sehingga ada beberapa tenaga dokter spesialis yang sudah ada ikatan kontrak dengan RSUD sejak bulan Maret lalu belum tercantum di dalam sistim online yang menjadi acuan tujuan status rumah sakit.

Salah seorang pemerhati sosial di Bireuen Osa, mantan salah satu penyiar radio swasta di daerah mengatakan, seharusnya pihak manajemen RSUD Bireuen khususnya dan pemerintahan Bireuen pada umumnya menyadari, kesalahan ini berawal dari perombakan manajemen besar-besaran di RSUD dr. Fauziah yang di lakukan akhir tahun 2018.

"Dalam perombakan itu banyak menempatkan pejabat yang tidak sesuai dengan jobdisnya. Hal ini jelas sangat menghambat kinerja untuk kemajuan Rumah sakit tersebut." papar Osa kepada Akuratnews di Bireuen, Selasa (20/8/2019).

"Ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten Bireun, dan sudah seharusnya mengembalikan kembali manajemen lama yang sudah di mutasi ke rumah sakit tersebut," tandas Osa.

Sayangnya, masih ada persoalan lainnya, yakni adanya pegawai RSUD yang sudah di pecat dari RSUD dr. Fauziah namun dikabarkan kembali di kontrak di rumah sakit tersebut.

Dari Informasi yang di terima Akuratnews.com disebutkan, dari 3 pegawai ASN yang berada di lingkup rumah sakit tersebut, dua orang diantaranya adalah pegawai yang sudah dipecat karena diduga bermasalah dan terlibat dalam kasus penggunaan dana kasbon.

Di antaranya adalah dr. Y (mantan direktur RSUD dr. Fauziah) dan I (Mantan Bendahara).

Sebelumnya, pada awal Agustus 2019, Wakil Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani dalam siaran persnya, mengatakan, mereka yang sudah di lakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dari kasus korupsi pajak, kasbon dan pinjaman uang rumah sakit, diantaranya adalah, Ms (mantan bendahara umum daerah) kasus penggelapan pajak, TN (mantan kabag umum) kasus kasbon, R (mantan bendahara bagian umum) kasus kasbon, dr Y (mantan direktur RSUD dr Fauziah) kasus pinjaman uang rumah sakit atau kasus kesalahan pengunaan dana rumah sakit dr. Fauziah, dr. C (mantan direktur RSUD dr.Fauziah) kasus pinjaman uang rumah sakit atau kesalahan pengunaan dana rumah sakit dr. Fauziah.

Sementara yang sedang menjalani proses hukum, AH (mantan kepala BPBD), J (mantan kadis syariat islam) kasus kredit macet bank Mandiri, lalu I dan FM (mantan bendahara dinas DPKKD) kasus kasbon dan korupsi iuran dana subsidi Asuransi kesehatan (Askes) tahun 2013.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui selular ke nomor Direktur rumah sakit dr. Fauziah, namun tidak diangkat. Selain itu, nomor sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Hingga berita dirilis, soal pegawai yang dipecat dan dipekerjakan kembali, belum terkonfirmasi.*

Baca Juga