Rugikan Masyarakat Morowali, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Lakukan Investigasi TKA Ilegal Asal China Yang Bekerja Di PT IMIP

Jubir Masyarakat Morowali, Chandra Chris Elelson Sambelay

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi IX DPR RI, mengecam adanya dugaan tenaga kerja asing ( TKA) ilegal asal China yang bekerja di perusahaan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang merugikan masyarakat Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Anggota Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz, mengatakan, terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan PT IMIP yang telah memperkerjakan TKA ilegal asal China.

" Kami meminta supaya pemerintah turun melakukan pengawasan dan investigasi terkait dugaan ada TKA ilegal asal China tersebut yang dipekerjakan di PT IMIP, jika terbukti terdapat kesalahan terhadap aturan yang berlaku segera proses hukum," kata Irgan kepada Akuratnews.com saat dikonfirmasi, Senin (3/4/17).

Politisi PPP ini juga meminta agar pemerintah menindak tegas bagi perusahaan yang menampung TKA ilegal asal China tersebut dan pihak- pihak yang memasok, juga tidak boleh ditolerir, selain melanggar aturan yang berlaku juga akan mendapat protes keras dari tenaga kerja dalam negeri yang susah mendapatkan kesempatan kerja, akibat adanya TKA ilegal asal China tersebut," ujarnya.

Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM ) Prof Dr Hafid Abbas mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa masyarakat Morowali terhadap tindakan diskriminatif yang diduga dilakukan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park  (IMIP).

Hafid Abbas mengatakan, Komnas HAM akan berupaya untuk membantu menyelesaikan kasus konflik antara masyarakat Morowali dengan pihak PT IMIP yang diduga telah melakukan tindakan diskriminatif dan tindakan yang merugikan masyarakat Morowali tersebut.

"Kita akan membantu agar masalah ini cepat selesai," kata Hafid kepada Akuratnews.com, Kamis (30/3/2017).

Dia menyebutkan, pihak Komnas HAM juga akan turun ke Morowali untuk menyidiki soal terjadinya konflik ini antara masyarakat dan pihak perusahaan tersebut.

Namun , saat ditanyakan soal adanya pihak pejabat dan pemda serta aparat hukum yang ikut membantu perusahaan untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Morowali, dia menjelaskan Komnas HAM akan bekerja dengan sesuai peran dan fungsinya.

" Kami tidak akan pandang bulu dalam menyelesaikan masalah konflik tersebut ,meskipun adanya dugaan keterlibatan dari berbagai pihak untuk membantu perusahaan ," jelasnya.

Dia juga menyayangkan jika pihak pemda tidak menanggapi atas keluhan masyarakat Morowali tersebut.

Selain itu ,pihaknya akan membantu untuk memediasi permasalahan yang menimpa masyarakat ini dengan melakukan pemanggilan pihak Bupati dan DPRD Morowali untuk mempertanyakan penyelesian kasus ini.

" Nanti kita juga akan coba memanggil pejabat, seperti DPRD, Bupati untuk mencari solusi konflik ini," kata pria kelahiran Bone, 27 Agustus 1957 silam.

Juru bicara Gerakan Rakyat Morowali Bersatu ( GRMB) Chandra Chris Elelson Sambelay, mengatakan, pihaknya ingin permasalahan yang menimpa masyarakat Morowali cepat diselesaikan dan Komnas HAM agar membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya yang selama ini telah dirugikan oleh PT IMIP.

" Ya kami ingin kasus ini tidak berlarut-larut dan semoga Komnas HAM membantu kami yang telah menjadi korban yang dilakukan oleh pihak perusahaan," kata Chandra kepada Akuratnews.com, Kamis (30/3/2017).

Chandra, mengaku, tidak adanya itikad baik yang menyebabkan masyarakat kehilangan lahan dan akses pertanian serta pemutusan hubungan kontrak kerja secara sepihak yang tidak sesuai aturan ketenagakerjaan dengan tuduhan yang tidak berdasarkan ketentuan hukum yang dilakukan PT IMIP.

Sementara itu, tokoh masyarakat Morowali Sulawesi Tengah, Lukman Machmud yang ikut mendampingi GRMB,menyampaikan, kedatangan para pejuang GRMB di Komnas HAM ini, adalah akumulasi rasa kekecewaan mereka kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Morowali, dan juga selama beberapa hari di Jakarta mengadakan unjuk rasa damai didepan gedung PT.IMIP, yang tidak ada hasil sama sekali terkait dengan tuntutan mereka.

"Makanya saya pribadi selaku masyarakat Morowali berharap Komnas HAM ini adalah Muara terakhir penyelesaian apa yang mereka perjuangkan. Saya percaya Komnas HAM dapat menjadi mediator bijak dan indepeden dalam penyelesaian konflik ini," kata Lukman.

Lukman sangat setuju apa yang dikatakan Chandra jubir GRMB, bahwa pada hakekatnya masyarakat tidak mempermasalahkan jumlah TKA  yang diduga ilegal dari segi jumlahnya, " Tapi akibatnya banyak sekali konflik-konflik internal yang timbul akibat hal ini yang berdampak diskriminasi yang ujungnya terjadi pelanggaran HAM," ungkap Lukman.

Menurutnya, penyelesaian ini sederhana, sepanjang pihak terkait mau duduk bersama dan menyadari serta jujur mengakui kekeliriuannya tanpa ada yang disalahkan, jika semua pihak mau menegakan hukum dan mengikuti aturan yang berlaku.

" Maka hal ini akan selesai, tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan yang ujungnya terjadi peistiwa anarkis seperti kejadian kilang minyak Tiaka tahun 2011, yang juga terjadi di Morowali yang menimbullan banyak korban," ujarnya.

Kata dia, karena terlambatnya respon dari pihak yang disengketakan," Maka kita jadikan palajaran peristiwa Tiaka, dan jangan sampai terjadi peristiwa "tiaka seri II" di Bahodopi - Morowali ini.

"Oleh karena itu saya berharap dengan niat baik dan langkah cepat yang profesional komnas ham konflik segera berakhir dengan metode penyelesaian win win solution," imbuhnya.

Pihaknya berharap niat baik Bupati Morowali, Anwar Hafit, tiga hari yang lalu saat komunikasi lewat telepon dengan dirinya, bahwa berjanji akan mempertemukan pihak pejuang GRMB dengan Direksi PT.IMIP pada awal April 2017," paparnya. (Agus)

Penulis:

Baca Juga