Rugikan Petani, APPKSI Minta Jokowi Hapus Pungutan Ekspor CPO, DMO dan DPO

Petani Sawit
Petani Sawit

AKURATNEWS - Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya pada 23 Mei lalu, harga tandan buah segar sawit (TBS) petani terus menunjukkan penurunan yang sangat drastis.

Untuk itu, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta Presiden Jokowi menghapus pungutan ekspor CPO yang mencapai 55 persen.

Ketua Dewan Pembina APPKSI, Arief Poyuono menilai hal itu justru membebani petani sawit Indonesia dan menurutnya pungutan ekspor tidak perlu lagi mensubsidi industri biodiesel karena harga CPO sudah lebih mahal dari Crude Oil (Minyak Fosil).

Arief menyebut, tata kelola CPO dan turunannya telah meyebabkan nasib para petani plasma sawit yang jumlahnya puluhan juta serta stake holder industri sawit makin tidak jelas keberlangsungannya dalam mencari penghidupan dari sektor industri sawit di negara yang menjadi penghasil CPO terbesar didunia.

“Akibat tidak adanya perhatian dalam tata kelola CPO dan turunannya menyebabkan nasib para petani plasma sawit makin tidak jelas dalam mencari nafkah di negara yang menjadi penghasil CPO terbesar di dunia" kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 Juli 2022.

Ia juga meminta Presiden mencabut aturan DMO dan DPO yang menjadi syarat perusahaan untuk mendapatkan persetujuan ekspor CPO dan turunannya dari Kementerian Perdagangan.

Arief mengatakan aturan tersebut menjadi biang kerok lambatnya ekspor CPO dan anjloknya harga buah tandan segar (TBS) sawit.

“Seperti kita ketahui bahwa Indonesia mendominasi produksi lemak dan minyak nabati dunia. Minyak kelapa sawit negara ini menyumbang sekitar 60% dari produksi minyak global, dan komoditas ekspor utama ini menghasilkan pendapatan negara sebesar USD20 miliar pada tahun 2020,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yaitu GAPKI, produksi lokal minyak sawit mentah dari 2020 hingga 2021 telah berkurang, bahkan ketika permintaan global terus meningkat.

Hal ini memastikan kenaikan harga CPO global, yang positif bagi posisi transaksi berjalan Indonesia dan eksportir komoditas.

Arief menjelaskan, kenaikan harga CPO saat ini disebabkan banyaknya hambatan yang dihadapi industri antara lain pandemi Covid-19, kekurangan tenaga kerja, musim hujan, banjir.

”Tidak tersedianya pasokan pupuk, kekurangan minyak nabati di pasar dunia. Hal ini mengakibatkan kekurangan besar-besaran dalam jumlah TBS dan CPO" ujar Arief.

"Sementara itu, curah hujan yang tinggi menyebabkan kegagalan penyerbukan, OER menurun dan FFA meningkat. Ini semua merupakan tantangan bagi pekebun kecil dan produsen korporat,” bebernya.

Karena musim hujan, perkebunan menghadapi gulma yang ditumbuhi rumput liar, yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan bahan kimia.

Selain itu, pohon kelapa sawit tumbuh lebih tinggi dari tahun ke tahun, yang akan membatasi produksi TBS.

Pekebun juga perlu memanfaatkan harga CPO yang tinggi saat ini untuk mengumpulkan dana untuk sanitasi lokasi dan kegiatan penanaman kembali di masa depan.

Selanjutnya, pemerintahan Jokowi pada 28 April 2022 memberlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah dan produk olahannya, yang mengejutkan komunitas global dan dengan cepat menimbulkan reaksi negatif di seluruh dunia.

“Malaysia, yang memasok 25% dari produksi global, tidak mampu mengisi celah yang tersisa dari larangan ekspor Indonesia; karena negara itu masih menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah akibat pembatasan pandemi. Rusia dan Ukraina menyumbang 80% dari pasar minyak bunga matahari global, yang sudah merupakan penurunan mendadak dalam pasokan minyak nabati global karena perang yang sedang berlangsung.,” ungkapnya.

Menurut dia, larangan ekspor Indonesia adalah untuk mengurangi kenaikan harga pangan lokal dan untuk memadamkan kerusuhan lokal. Namun, strategi jangka pendek bisa membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan dalam skala yang lebih besar.

Sebagai permulaan, Indonesia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai salah satu pilihan terbaik untuk investasi asing di kawasan Asia Tenggara dan pemindahan ibu kotanya dari Jakarta ke Penajam Paser dan Kutai Kartanegara, telah menarik lebih banyak investasi ke negara ini.

Pergantian tiba-tiba yang tibatiba untuk keluar dari pasokan global, dengan kebijakan flip-flop, dapat mengalihkan investor ke negara-negara dengan kebijakan yang lebih progresif.

Selain itu, dalam jangka panjang, produsen Indonesia tidak akan mampu lagi menjalankan bisnis perkebunan secara berkelanjutan. Mereka tidak mampu membeli pupuk dengan biaya lebih tinggi, dan produksi akan turun lebih jauh dalam waktu 6 bulan.

“Langkah ini dapat menyebabkan kematian pekebun kecil dan produsen perusahaan. Para produsen ini berkontribusi dalam hal pajak dan kesempatan kerja, selain memastikan pasokan CPO ke pasar tetap.,” ucapnya.

Zero-sum game akan memungkinkan produsen Malaysia mengambil alih kuota yang sebelumnya diisi oleh produsen Indonesia, sehingga bisa menggeser Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia.

Juga, dengan melarang komoditas ekspor berpenghasilan tinggi, posisi perdagangan Indonesia akan memburuk dengan cepat.

Negara ini tidak lagi dapat memperoleh keuntungan dari arus masuk Forex besar-besaran yang telah dinikmati selama reli harga CPO sejauh ini.

Kemudian,pada saat yang sama, masih harus membayar USD untuk barang impor yang relatif lebih mahal. Setelah larangan ekspor diumumkan, Rupiah Indonesia telah jatuh ke level terendah delapan bulan.

Jelas, dampak dari larangan ekspor CPO itu membawa dampak yang lebih besar, dibandingkan dengan komoditas lain yang pernah dicobanya untuk dibatasi ekspornya di masa lalu.

“Saat efek larangan mulai mengakar, harga pangan global kemungkinan akan meningkat lebih jauh. Analisis Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa harga pangan global telah naik 12,6% dari Februari 2022 hingga Maret 2022, dan posisinya bahkan lebih tinggi 33,6% jika dibandingkan dari Maret 2021 hingga Maret 2022,” tegasnya.

Selanjutnya, produksi pangan sangat tinggi. padat energi- dari pupuk hingga transportasi, oleh karena itu harga energi akan meningkat secara bersamaan dan seluruh dunia akan menderita akibat larangan ekspor Indonesia.

Yang paling rentan adalah masyarakat miskin karena mereka harus membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan, sehingga meniadakan pendapatan mereka yang dapat dibelanjakan.

Negara-negara seperti India, Pakistan, Filipina, dan Afrika kemungkinan akan merasakan dampak setelahnya karena impor bersih makanan dan minyak nabati yang relatif tinggi.

Seharusnya Indonesia bisa saja meniru Malaysia dalam perlakuannya terhadap harga minyak goreng di negara yang terakhir Itu bisa terus menjaring arus masuk Forex, dan pada gilirannya sebagian menggunakan posisi neraca berjalan yang kuat untuk mensubsidi harga minyak goreng lokal.

Itu akan memberi negara itu posisi keuangan yang kuat dan menenangkan masyarakat umum dengan makanan dan minyak yang terjangkau.

Tak hanya itu, negara juga dapat memperkuat pengawasan untuk melawan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan distribusi minyak goreng lokal dengan menyelundupkannya ke tempat lain.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ,Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung harus mengintensifkan penyelidikan jika ada pihak yang berkolusi untuk menipu pemerintah dengan menyedot CPO untuk penjualan tidak sah, yang selanjutnya dapat menyebabkan kekurangan minyak goreng lokal di Indonesia. Jika pemeriksaan dan keseimbangan yang tepat dilakukan, harus ada minyak nabati yang cukup untuk rakyatnya dan juga untuk komunitas global,” sebutnya.

Sementara itu,pada 23 Mei 2022, larangan itu akhirnya dicabut; tetapi tidak sebelum kelompok tani mengalami penurunan pendapatan besar-besaran karena hampir runtuhnya industri kelapa sawit karena kilang menghadapi penyimpanan penuh dari CPO mereka yang tidak dapat diekspor.

Tanaman hilang di pohon karena pabrik CPO dan penyulingan tidak dapat memproses tanaman tambahan karena tidak tersedianya kapasitas penyimpanan tersebut.

Pada saat yang sama, Obligasi Pasar Domestik yang mengharuskan produsen melakukan penjualan lokal untuk meningkatkan pasokan minyak goreng lokal, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesi

Produsen, petani, dan konsumen semua diperburuk oleh kebijakan flip-flop yang tampaknya hanya menguntungkan kelompok atau mafia sawit.

Pengenaan bea keluar dan pungutan ekspor CPO sebesar USD488 per ton juga membuat produsen tidak dapat beroperasi secara berkelanjutan, terutama di tengah koreksi harga di pasar komoditas belakangan ini.

Para produsen sudah terbebani oleh pajak perusahaan sebesar 24%; dan ketika pejabat pemerintah semakin membebani produsen, hal ini akan mengurangi daya saing industri kelapa sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Jika DMO dan DPO tidak dicabut serta Pungutan Ekspor CPO sangat tinggi maka industri sawit di Indonesia tinggal tunggu kehancuran, hanya karena mengejar target ketersedian dan harga minyak goreng curah pada harga 14 ribu, namun berakibat patal pendapatan nasional dari industri sawit nasional.

Bahkan, larangan ekspor CPO dan turunan yang sempat diberlakukan oleh Jokowi membuat over stock CPO dan turunannya, dimana tangki tangki CPO di setiap PKS sudah tidak mampu menampung CPO yang dihasilkan oleh PKS, dan akibatnya berdampak pada harga TBS petani sawit yang jatuh hingga kisaran 200 persen lebih, tentu ini membuat kerugian bagi para petani sawit, karena Pabrik Kelapa Sawit sudah tidak lagi mau menerima TBS petani kalaupun mereka menerima tentu saja dengan harga dibawah harga TBS yang ditetapkan oleh disbun setempat.

“Karena itu Assosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI)mendesak presiden Jokowi untuk tidak terjebak dengan kebijakan populis ingin harga minyak goreng murah tapi menghancurkan sektor industri sawit yang sudah banyak memberikan dampak bagi perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat di luar pulau Jawa,” tuturnya.

Karena itu APPKSI mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut pemberlakuan kembali domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Menyusul dibukanya kembali ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO).karena kebijakan ini membuat kesulitan ekspor CPO dimana kebijakan ini membuat tangki tangki CPO penuh menumpuk tidak bisa cepat berkurang untuk di ekspor.

Dia menambahkan, APPKSI juga mendesak presiden Jokowi untuk menurunkan pungutan ekspor CPO yang sangat tinggi yang menyebabkan juga harga TBS petani makin hancur karena beban pungutan ekspor ternyata dibebankan pada harga beli TBS

Mengingat hal di atas, negara harus mengadopsi langkah-langkah ramah ekspor untuk mendapatkan arus masuk Forex besar-besaran, pendapatan perpajakan, penciptaan kesempatan kerja dan pada saat yang sama, mensubsidi minyak goreng lokal untuk kebijakan yang saling menguntungkan.

"Kebijakan tertinggi dan keputusan ada ditangan Bapak Presiden Jokowi dan apakah Indonesia dengan cepat belajar dari episode ini dan mengaktifkan kembali kebijakan ekspornya; atau terus berlarut-larut, dunia mengawasi dan akan membalasnya. Waktu terus berdetak" ucapnya.

“Kami sampaikan pada Bapak Presiden agar dapat segera di tindak lanjut, jika tidak didengar maka APPKSI akan melakukan langkah hukum terhadap presiden Jokowi yang dalam kebijakan terkait industri sawit flip flop , telah menghancurkan industri sawit nasional, dengan melakukan gugatan Class Action perbuatan melawan hukum pada Jokowi yang telah dengan sengaja menghancurkan industri sawit nasional,” pungkasnya.***

Penulis: Sumantri Kalimantoro
Editor: Ahyar

Baca Juga