oleh

Rusaknya Tata Kelola Negara

Jakarta, Akuratnews.com – Ketua Umum Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Standarkiaa Latief, mengatakan, dalam kondisi terjadinya ketegangan sosial antar golongan saat ini, harusnya Presiden Joko Widodo tampil memainkan peran sebagai “solidarity maker” tetapi yang terlihat justru sebaliknya presiden pasif diam tidak bicara solusi untuk menurunkan ketegangan. Ada apa sebenarnya?

Pada sisi lain instrumen keamanan begitu agresif menampilkan perannya yang cenderung  “partisan” bagi kepentingan kelompok tertentu yang diuntungkan di dalam kekuasaan.

Menurutnya, situasi ini seolah menjadi pembenaran bagi kekuasaan untuk menyudutkan
kelompok mayoritas dengan stigma-stigma negatif seperti sebutan kelompok intoleransi, ormas radikal, merongrong NKRI dan lainnya.

“Tudingan ini sesugguhnya tidaklah benar, karena tudingan tersebut lebih merupakan upaya kekuasaan melemahkan potensi kritis dan daya kontrol kelompok mayoritas atas penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan,” kata Standarkiaa Latief, kepada Akuratnews.com, Rabu (1/2/2017) malam.

Dia menyebutkan, presiden Jokowi sepertinya menjalankan managemen konflik bukan untuk mensolusikan keadaan menjadi lebih kondusif, tetapi yang terlihat lebih merupakan  upaya untuk memuluskan kebijakan ekonomi politiknya yang berorientasi kepada kepentingan asing .

Misalnya, kebijakan dalam investasi pembangunan infrastruktur, kebijakan bebas visa bagi 169 negara  dan utang luar negeri Indonesia yang saat ini  telah mencapai USD 316 miliar atau sekitar Rp 4.226 triliun seperti yang dilansir Bank Indonesia ( BI).

Pengamat politik dan hukum ini mengungkapkan, kebijakan – kebijakan ini yang menjadi sorotan kritis dan kontrol kuat dari kelompok mayoritas yang saat ini terus dipojokan secara negatif. Hal ini yang menjadi bagian dari sumber rusaknya tata kelola berbangsa dan bernegara. (Agus)

Loading...

Komentar

News Feed