Gonjang-ganjing Revisi UU KPK

Saatnya KPK Butuh Dewan Pengawas

Jakarta, Akuratnews.com - Belakangan ini, revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai pro dan kontra di ranah publik. Buntut dari revisi UU tersebut, pegawai KPK pun diminta untuk transparan dengan harta kekayaannya.

"Revisi UU KPK ini kan  untuk memperkuat dan transparan. Karena, selama ini pegawai KPK tidak transparan," ujar Daud Loilatu, aktivis mahasiswa dalam diskusi Warga Peduli (WP) KPK di Jakarta, Minggu (8/9).

Daud juga mengkritisi aksi para pegawai KPK dan mengatakan pegawai KPK bukan malaikat.

"Mereka bukan malaikat yang tak pernah berbuat salah," tegasnya.

Sementara, Lukman Hakim dari Labour Institute menegaskan pihaknya bukan anti pada upaya pemberantasan korupsi. Namun, dia ingin agar KPK lebih baik lagi.

"Kami di sini bukan anti pemberantasan korupsi. KPK hampir 16 tahun belum memberikan bukti pemberantasan korupsi secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya," kata Lukman.

Bahkan, dia juga mengatakan, aksi yang digelar pegawai KPK sudah berlebihan. Maka itu, dia mendorong agar KPK mempunyai Dewan Pengawas agar tak berbuat semena-mena.

"Pegawai KPK saat ini sudah berlebihan, resistensinya. Saat ini pegawai KPK seakan-akan di atas komisioner," jelasnya.

Dia juga meminta agar semua pihak menghormati panitia seleksi (Pansel) KPK.

"Kita harus hormati pansel yang dibentuk presiden jangan berlindung di kepentingan publik. Setuju kalau pegawai KPK masuk menjadi ASN biar tetap dikontrol," tandas dia.

Sementara itu, pengamat politik Wempy Hadir mengatakan KPK saat ini butuh Dewan Pegawas yang independen.

Karena, kata dia, ada dana miliaran rupiah yang bersumber dari APBN penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabankan.

"Namun, demikian hasil audit hasil laporan keuangan KPK tahun 2018 lalu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan wajar dengan pengecualian,” ujar Wempy.

Menurutnya, lembaga antirasuah itu harus tetap diawasi dari kekuatan politik besar. Jangan sampai ada yang mengintervensinya.

"KPK perlu diawasi biar on the track. Jangan superbody tidak bisa diawasi. Perlu lembaga pengawas (Badan Pengawas KPK),” katanya.

Bila ada yang menolak, dikatakannya, orang itu belum membaca dari RUU KPK.

“Alasannya perkuat posisi KPK, sebagai lembaga hukum. Kalau tidak diawasi akan bahaya, digunakan kekuatan politik. Bisa terjadi kekacauan hukum,” tegasnya.

Namun demikian, khusus untuk Badan Pengawas KPK hal tersebut diserahkan pada presiden dan DPR untuk membahas siapa saja yang akan duduki di badan tersebut.

"Isinya bisa dibicarakan antar DPR dan Presiden. Jumlahnya jangan terlalu banyak, sekitar 5 atau 6 orang. Yang penting berkualitas, tidak terlibat masalah hukum, bisa sari LSM, Akademisi atau profesional," pungkasnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga