Saksi Ahli Pidana Kasus Meikarta Sebut Penyidik KPK Tak Bisa Tetapkan Bartholomeus Toto Jadi Tersangka

Suasana Sidang Praperadilan Mega Proyek Meikarta
Suasana Sidang Praperadilan Mega Proyek Meikarta

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan mega proyek Meikarta dengan pemohon Bartholomeus Toto.

Jakarta, Akuratnews.com - Sidang perkara dugaan korupsi mega proyek Meikarta yang menyeret nama Bartholomeus Toto sebagai tersangka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2020).

Bertindak sebagai hakim tunggal persidangan yakni Sujarwanto. Hakim menghadirkan saksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Saksi Ahli Pidana Septa Chandra.

Dalam kesaksian, Septa dengan tegas mengatakan bahwa seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya dengan menggunakan satu alat bukti.

"Penyidik KPK harus dapat menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup baru bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka sesuai dengan aturan KUHAP," ucap Septa.

Septa menambahkan, KPK tidak bisa menggunakan protap atau aturan internal tanpa mengindahkan ketentuan KUHAP.

"Walaupun KPK beralasan penetapan tersangka di KPK sudah ada aturannya atau 'lex spesialis' tapi aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang undangan yang lebih tinggi yaitu KUHAP, " tegasnya.

Septa yang merupakan Doktor Hukum Pidana dari Univetsitas Padjajaran Bandung meminta KPK tidak perlu tergesa-gesa dalam penetapan tersangka. Hal tersebut katanya bisa menjadi persoalan bagi KPK karena bisa saja KPK digugat balik.

"KPK dapat digugat praperadilan dan penetapan tersangka tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan, seperti kasus budi gunawan dan mantan dirjen pajak," ucapnya.

Seperti diketahui, Toto menyangkal seluruh sangkaan KPK terkait adanya uang Rp10 Miliar dari dirinya dan Lippo Cikarang untuk mengurus perizinan proyek Meikarta. Ia menilai penetapan tersangkanya oleh KPK tak cukup alat bukti.

"Kasus saya ini kan bukan OTT, tidak ada uang sama sekali yang diambil dari saya, tidak ada bukti sama sekali bahwa ada uang keluar Rp10 miliar dari Lippo Cikarang," kata Toto di kantor KPK, Kamis (12/12 2019) lalu.

Kemudian Toto melalui penasihat hukumnya mengajukan praperadilan ke PN Jaksel terkait status tersangka dugaan suap pengurusan perizinan proyek Meikarta oleh KPK.

Permohonan praperadilan Toto terdaftar pada Rabu, 27 September 2019. Dalam petitum permohonannya, Toto meminta KPK menghentikan dan membatalkan demi hukum penetapan tersangka kepada dirinya.

Hal itu diklaimnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin.Dik/67/DIK.00/01/07/2019 tanggal 10 Juli 2019, atas Dasar Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor: LPP/08/DIK.02.01/23/06/2019 tanggal 24 Juni 2019.

Selain itu, Toto juga menyatakan bahwa tindakan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Toto dalam gugatannya juga meminta agar segera dibebaskan dari tahanan.

Penulis: Alamsyah

Baca Juga