Saksi Ahli Sidang Pra Peradilan Penetapan Tersangka di PN Tangerang Sebut Penyidik Harus Jalankan KUHAP

AKURATNEWS - Kembali, sidang pra peradilan atas penetapan tersangka yang diduga tidak sah oleh Polresta Tangerang digelar pada Kamis (23/12/2021) di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dan ahli pidana yang dihadiri pihak Pemohon dan Termohon.

Dr Dwi Seno Widjanarko, SH, MH yang dihadirkan sebagai saksi ahli pidana menjelaskan akibat hukum apabila penetapan tersangka jika dilakukan dengan proses hukum yang melanggar hukum acara pidana.

“Proses penegakan hukum, ‘due process of law’ yang melawan hukum acara pidana akan menyebabkan penetapan Tersangka cacat hukum pula. Karena penetapan Tersangka adalah kesatuan dari ‘due process of law’ dengan proses penyidikan. KUHAP dibuat untuk menegakan HAM dan Hak Konstitusional Warga negara dimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengenai kepastian hukum yang adil,” kata Dwi Seno di depan hakim.

Lanjutnya, dalam penegakan hukum ada hukum acara pidana yang wajib dilakukan oleh penyidik tanpa melanggar HAM.

Ketika ditanya oleh Alfan Sari, SH, MH dari LQ Indonesia Lawfirm selaku kuasa hukum Pemohon mengenai apakah boleh dan adakah sanksi apabila penyidik menegakan hukum dengan melanggar KUHAP, Dwi Seno menjawab, penyidik wajib menegakkan hukum sesuai Hukum Acara Pidana.

“Kata wajib berarti, tidak boleh tidak. Sanksinya apabila tidak melakukan sesuai Hukum Acara Pidana diatur di pasal 421 KUHP tentang Penyalahgunaan wewenang dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan,” tegas Dwi Seno.

Sidang pra peradilan di PN Tangerang ini akan dilanjutkan pada Jumat (24/12) dengan agenda kesimpulan para pihak, sebelum putusan diberikan pada Senin pekan depan.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga