Fakta Sidang Sengketa SK Pengangkatan Bupati Alor

Saksi Buktikan Pelanggaran Pasal 71, Dugaan SK Bodong Bupati Alor Menguat

Sementara itu, Tim Penasehat Hukum Penggugat, Christian, didampingi langsung oleh Ketua Tim penasehat Hukum Lomboan Djahamou, mengatakan, pihaknya optimis harus mendalilkan satu kebenaran agar keadilan mendapat tempat sesuai kedudukannya.

"Nanti kita ikuti pada sidang-sidang pemeriksaan, dari tadi kita singgung mengenai pelanggaran pasal 71 (yang diduga) dilakukan oleh Bupati inkumben pada masa jabatannya yang mana didalam pasal 71 Bupati inkumben dilarang, tegas dilarang, baik di pasal tersebut maupun penjelasannya dilarang melakukan pergantian pejabat. Saksi yang kami ajukan itu merupakan pejabat dan itu tersumpah." ujar Christian.

"Di Bawaslu RI kami dapat keputusan, bahwa Bawaslu RI mengabulkan dalil-dalil kita, namun waktunya itu tipis dengan pelantikan, yang mana pelantikan itu dilangsungkan pada bulan Maret." katanya.

Menurut Christian, ada hal yang tidak lazim pada keputusan melakukan pelantikan pada bulan Maret itu. Sebab, dari informasi yang diterima, bahwa untuk pelantikan Bupati dan pelantikan Wakil Bupati Alor diagendakan sekitar bulan September.

"Dalam hal ini berarti dari tanggal 17 Maret, sampai akhir September itu seharusnya (dijabat oleh) Plt (pelaksana tugas)," Ujar Christian.

"Itu ada suratnya, memang tidak ditujukan kepada kami namun ada rekan-rekan kami yang melihat itu dikeluarkan oleh Kemendagri. Yang tandatangan adalah bapak Soemarsono kalau nggak salah," kata Christian.

Lantas jika memang terbukti terdapat pelanggaran pasal 71 yang dilakukan oleh Bupati terlantik, apa dampak yang akan terjadi terhadap Bupati Petahana itu?

Christian menjelaskan, dampak saat ini terhadap pokok perkara di PTUN mengenai SK Mendagri, dampaknya kalau memang keadilan ditegakkan dan didudukan pada fungsinya secara terang benderang, maka SK pengangkatan Bupati Alor yang dikeluarkan oleh Kemendagri, harus dibatalkan.

"SK (pengangkatan) tersebut kita mohonkan untuk dibatalkan. Sehingga ketika dibatalkan, bupati yang sekarang, bukan Bupati lagi. Nanti sistemnya akan dikembalikan lagi kepada Kemendagri. Itu bentuk persiapan penggantinya dan bagaimana caranya, itu teknis," ujar Christian.

"Kami singgung juga mengenai SK pengangkatan aslinya. kita minta SK asli diperlihatkan tetapi jawaban dari tergugat, mereka tidak ada," kata Christian.

Ketika diainggung apakah SK pengangkatan Bupati Alor adalah SK Bodong?

Christian mengatakan, pihaknya tidak mengatakan seperti itu. "Saya berdasarkan informasi pada persidangan sebelumnya (fakta sidang) saat ditanya bukti SK asli, pihak tergugat menjawab tidak ada. Yang ada hanyalah petikan atau salinan yang ditandatangani oleh Mendagri." tandas Christian.

Keterangan Christian kemudian diperkuat oleh Ketua Tim penasehat Hukum, Lomboan Djahamou.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga