Fakta Sidang Sengketa SK Pengangkatan Bupati Alor

Saksi Buktikan Pelanggaran Pasal 71, Dugaan SK Bodong Bupati Alor Menguat

Menurut Lomboan, perjuangan dari para Penggugat dan kuasa hukum ini bukan hanya formal hukum, tetapi ini membongkar dugaan kejahatan demokrasi, karena (diduga) ada pelanggaran pasal 71 yang sementara (pada sidang) telah dibuktikan.

"Dan bukan tidak ada bukti, Komisi Aparatur Sipil Negara mengatakan itu pelanggaran dan dikuatkan oleh Bawaslu RI, itu pelanggaran. Dan Bupati petahana, tidak menerima rekomendasi Bawaslu. Dia malah melaporkan Bawaslu RI ke DKPP," Minggu lalu, Alhamdulillah puji syukur, DKPP menolak gugatan Bupati Alor." kata Lomboan.

"Berarti memang bahwa Bupati ini melanggar, Kita mau kemana lagi? kami dari Kampung, satu-satunya ya PTUN." tandasnya.

Dia pun berharap, semoga kebenaran ini akan terungkap, kebenaran didudukan pada tempatnya.

"Jadi ini kejahatan demokrasi," tegas dia.

"Bayangkan, kalau saya bawa mobil nggal ada surat-surat berarti mobil bodong. Sementara dalam persidangan kalau sebuah surat keputusan yang asli nggak ada, berarti yang dipakai apa dong? Bodongkan. Inilah yang sementara kami ingin membuktikan," pungkas Lomboan Djahamou. (*)

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga