Saksi Verbalisan Tidak Hadir, Terdakwa Christea Ungkap Perlakuan Selama Proses Penyidikan

Sidoarjo, Akuratnews.com - Untuk kali kedua, Saksi verbalisan (saksi penyidik) Polresta Sidoarjo yang menerima hasil Laboratorium Forensik (Labfor) terkait pemalsuan surat domisili yang menjerat terdakwa Doktor Christea Frisdiantara tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo, Guru Wicahyo saat dalam persidangan.

"Maaf yang mulia, saudara saksi Bripda Della tidak
bisa hadir karena sedang ada tugas hingga tanggal 16 Februari nanti," ucap
Guruh Wicahyo, JPU Kejari Sidoarjo saat menyampaikan dan memberikan berkas
surat kepada Ketua Majelis Hakim Djoni Iswantoro, di PN Sidoarjo, Selasa
(12/2/2019).

Ketidak hadiran itu merupakan yang kedua kalinya. Pada
sidang sebelumnya, Bripda Della juga tidak hadir memenuhi panggilan, karena
sedang cuti. Panggilan itu atas perintah kewenangan Majelis Hakim dari
permintaan penasehat hukum terdakwa.

"Kami berharap agar saksi verbalisan hadir. Sekali
lagi, kalau ada Labfornya tolong dicantumkan karena permintaan ada Labnya. Ini
biar jelas surat ini asli atau palsu," ucap Djoni Iswantoro, Ketua Majelis
Hakim PN Sidoarjo.

Atas ketidak hadiran itu, sidang pemalsuan surat
domisili itu akhirnya dilanjutkan kepada pemeriksaan terdakwa. Dalam fakta
persidangan, Christea mengaku ide adanya surat domisili di Kelurahan Magersari,
Sidoarjo itu dari pengacaranya, Yulianto.

Ketika itu terdakwa yang mengenal Yulianto dari Kunta
yang mengaku bisa mengurus pembukaan blokir bank dari pengurus lama kubu
Soedjai kepada dirinya. "Semua itu yang menawarkan Yulianto.", ucap Christea.

Ia juga mengaku bahwa terkait surat domisili, rencana
membeli rumah milik Puguh hingga adanya penetapan PN Sidoarjo untuk perubahan
spesimen tanda tangan, bahkan pembukaan rekening di sejumlah bank milik Yayasan
PPLP PT PGRI Unikama itu semua dari Yulianto.

"Semua itu Yulianto yang mengatur.",
ungkapnya, meskipun mengaku sempat memberikan kuasa untuk pengurusan surat
domisili namun mengaku baru mengetahui jika surat tersebut digunakan untuk
penetapan spesimen tanda tangan.

Selain mengungkap kesaksian itu, terdakwa juga
mengungkap kesaksian selama proses penyidikan. Menurut dia, selama proses
penyidikan dirinya ditanya soal membuat surat domisili palsu.

"Saya sempat bertanya dimana palsunya surat itu.
Kan ini tanda tangannya Pak Lurah Magersari (Moch Arifien) dan ada stempelnya Kelurahan.
Katanya penyidik nomor register tidak sesuai, NIP dan bukan tanda tangan Pak
Lurah. Itu saya bilang dimana letak palsunya," ungkap terdakwa di hadapan
majelis hakim.

Terdakwa mengaku sempat meminta untuk dilakukan uji
Labfor atas surat tersebut. "Saya minta itu harus uji Labfor. Kata
penyidik yang namanya Jefri sudah dilakukan," jelas Christea lebih lanjut.

Bukan hanya sampai disitu, lanjutnya, ketika dirinya
sudah ditetapkan tersangka atas kasus pemalsuan surat itu, terdakwa yang
didampingi oleh penasehat hukum Jauhari meminta tidak ditahan.

"Awalnya saya tidak ditahan dan ada wajib lapor.
Namun, setelah saya wajib lapor yang kedua itu saya dikasih tau penyidik untuk
ditahan. Katanya penahanan sudah diteken sama Pak Kasatreskrim (Kompol M
Harris) atas pertimbangan untuk memudahkan proses penyidikan," jelas Christea.

Terdakwa pun mengaku hanya bisa pasrah atas kewenangan
tersebut. Namun, terdakwa menyayangkan perlakuan penyidik tanpa alasan yang memotong
rambutnya. "Saya langsung digunduli dan difoto oleh penyidik," jelasnya.

Anehnya lagi, dari foto tersebut kemudian menyebar ke
media masa dan menjadi headline sejumlah koran di Malang. "Lha kok bisa menyebar
foto itu," ungkapnya dengan nada kesal.

Sementara, B Sunu, tim penasehat hukum terdakwa mengaku
akan melakukan upaya hukum dan melaporkan kepada Propam Mabes Polri atas fakta
persidangan yang mengungkap adanya tindakan penyidik yang dinilai tidak subyektif
terhadap kliennya itu.

"Termasuk untuk penyidik yang menerima hasil Labfor yang tidak dimasukan dalam berkas itu. Kami akan upayakan ke Propam Mabes Polri," jelas B Sunu.

Baca juga:

https://akuratnews.com/kpk-tolak-justice-collaborator-muhamad-baqir/

Perlu diketahui, Christea dijerat karena telah
menggunakan surat keterangan domisili palsu. Awalnya surat itu untuk
kepentingan pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR). Pengajuan itu rencananya
digunakan untuk membeli rumah milik Puguh yang berada di Perum Magersari,
Sidoarjo.

Untuk memperoleh surat keterangan domisili itu,
terdakwa menguasakan kepada Puguh, yang menjanjikan bisa menguruskan karena
memiliki kenalan seorang pengacara bernama Yulianto Darmawan.

Pengurusan surat domisili itu untuk meyakinkan bank
bahwa terdakwa benar warga Kelurahan Magersari, Sidoarjo. Padahal, terdakwa
warga Malang.

Setelah surat domisili itu selesai, surat domisili
tersebut tidak digunakan untuk pengajuan kredit di bank, melainkan digunakan
untuk mengajukan permohonan pengubahan tanda tangan, speciment bank dari PPLP PT PGRI versi Soedja'i menjadi tanda
tangan Christea Frisdiantara di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Tujuan permohonan itu digunakan untuk membuka
pemblokiran bank yang sudah diblokir oleh pengurus lama. Terdakwa menguasakan pengurusan
itu kepada Yulianto, selaku kuasa hukum, hingga permohonan itu dikabulkan oleh
PN Sidoarjo.

Namun, belum sempat dibuka pemblokiran bank, perbuatan
terdakwa akhirnya terungkap setelah ada pihak yang mengkroscek di PN Sidoarjo.
Apalagi, dalam permohonan itu terdakwa menggunakan surat keterangan domisili
dari Sidoarjo, padahal terdakwa asli warga Malang.

Dari situlah kemudian dikroscek surat keterangan
domisili terdakwa. Setelah dilakukan kroscek, diketahui bahwa Kelurahan
Magersari, Kecamatan Sidoarjo tidak pernah mengeluarkan surat domisi atasnama
terdakwa.

Penulis & Foto: Arief
Editor : Fajar

Penulis:

Baca Juga