Sidang Gugatan Terhadap BPOM

Sapari Minta Hakim Putuskan dengan Hati Nurani & Hikmah dari Allah

Kepala BPOM Surabaya, Drs. Sapari, Apt, M.Kes. (Foto dok. Akuratnews.com).

Jakarta, Akuratnews,com - Pemberhentian Kepala Balai Besar POM Surabaya, Drs. Sapari, Apt, M.Kes yang dilakukan oleh Kepala BPOM Penny Lukito, menjadi kasus yang menarik bagi Publik lantaran pemecatan itu diduga sarat dengan adanya "permainan' mafia obat dan makanan yang terusik dengan keberanian Sapari "mengobrak-abrik bisnis 'haram' mafia tersebut.

Meski belum jelas siapa sosok yang menjadi 'dalang' pemecatan dirinya, namun geliat Sapari memerangi pelaku tindak kejahatan obat dan makanan di Surabaya banyak mendapat perhatian masyarakat. Terlebih, Pemecatan yang diduga cacat hukum dan tidak sesuai UU ASN itu kemudian digugat Sapari ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini, Sapari menggugat kepala BPOM, Penny Lukito ke PTUN.

Sapari mengaku dizolimi dan sejak dipecat tidak lagi mendapatkan Gaji, Jika ditotal, Sapari sudah tidak menerima gaji selama tujuh bulan. Dan menjelang sidang putusan PTUN pada tanggal 8 Mei 2019 nanti yang bertepatan dengan bulan Ramadhan 1440 hijriah, Sapari berharap majelis Hakim mendapatkan fakta dan kebenaran, sehingga dapat memutus gugatan dirinya dengan hati nurani yang berdasarkan pada hikmah dari Allah SWT.

“Saat Ramadhan. Kiranya para hakim yang mulia, mendapatkan fakta dan kebenaran, sehingga memutuskan gugatan saya dengan hati nurani dan hikmah dari Allah SWT,” Harap Sapari dalam keterangannya kepada Wartawan.

Diketahui, hari Rabu 8 Mei 2019 merupakan sidang PTUN ke 15 yang merupakan sidang putusan antara Sapari selaku penggugat dengan Ka BPOM Penny Lukito selaku tergugat.

Nantinya, majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim M Arief Pratomo SH MH, dengan anggota hakim Bagus Darmawan SH MH serta Nelvy Christin SH MH yang akan memutuskan perkara ini.

Fakta Sidang

Dari sejumlah fakta sidang yang dianggap menguatkan posisi Sapari diantaranya adalah Saksi Ahli dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sumardi. Dalam keterangannya, Sumardi menyebutkan bahwa pemberhentian terkait kasus yang dialami oleh Sapari yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPOM Surabaya tidak fokus permasalahannya sehingga dapat dianggap pemberhentian tersebut tidaklah profesional.

Alasan ketidakprofesionalan yang menyebabkan Sapari diberhentikan, menurut Sumardi, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar dapat dinyatakan profesional, yakni pengetahuan dibidang pekerjaan, skill atau keterampilan, prilaku dan terakhir adalah tindakan.

Sementara saat ditanyakan dalam kondisi apakah seorang aparatur Sipil negara (ASN) itu bisa diberhentikan dari jabatannya?

Sumardi menjawab, dalam kondisi mengundurkan diri, ditugaskan belajar, kemudian mengajukan cuti serta dianggap tidak cakap dalam memenuhi persyaratan jabatan. "Itu baru bisa diberhentikan,” jawab Sumardi. Menurut dia, tidak ada alasan untuk memberhentikan dari jabatan tersebut ketika proses pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan Undang-undang.

Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Rivai mengatakan bahwa keterangan ahli (Sumardi.red) cukup mendukung dalil gugatan yang dilakukan Sapari. “Sudah jelas tadi ahli berpendapat bahwa untuk memberhentikan ASN yang menduduki JPT harus sesuai UU. Dalam UU ada beberapa persyaratan pemberhentian,” ujarnya. Namun dalam hal pemberhentian Sapari, menurut Rivai, sesuai keterangan ahli maka tidak ada satupun syarat yang terpenuhi agar Sapari diberhentikan. Alasannya, menurut Rivai, seharusnya sebelum pemberhentian Sapari, ada terlebhih dahulu hukuman disiplin. Sementara dalam perkara ini, tidak ada hukuman disiplin.

Rivai menegaskan, jika pemberhentian itu dilakukan hanya karena alasan kepentingan organisasi, itu jelas terlalu luas dan abstrak, Semestinya dijatuhi hukuman disiplin terlebih dahulu, baru dicopot dari JPT Pratama. Bukan langsung dicopot hanya kerena kepentingan organisasi, sementara kepentingan organisasi definisinya tidak jelas,” tandas dia.

KASN: Pemecatan Tidak Sesuai UU ASN

Sementara itu, mengutip dari berbagai sumber, diketahui, Sofian Effendi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bocoran surat yang diterima wartawan perihal Klarifikasi Pengaduan atas Pemberhentian dari JPT Pratama a.n Sdr. Drs. Sapari, Apt, M. Kes, tertanggal 18 Januari 2019, dengan logo Komisi Aparatur Sipil Negara (Indonesia Civil Service Commission), terdapat lima poin, dimana pada poin ke empat dan ke lima disebutkan bahwa Komisi Aparatur Negara menghormati keputusan yang bersangkutan menempuh jalur hukum berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang sedang berjalan.

“Berdasarkan analisis dan telaah yang telah dilakukan oleh KASN, bahwa pemberhentian saudara Sapari dari jabatan sebagai Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, tidak memenuhi proses ketentuan Undang-undang nomer 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 1 dan ayat 3, dimana kesalahan yang disangkakan tidak secara substansial memenuhi tindakan pelanggaran berat.”

Demikian isi putusan surat KASN yang beralamat di jalan MT Haryono kav 52-53 Pancoran, Jakarta. Namun begitu, KASN masih menunggu hasil dari proses PTUN yang sedang berjalan.

Sementara itu, Sapari yang juga mengaku sudah melaporkan peristiwa pencopotan yang mendadak dan aneh ini secara resmi dan ke Presiden Joko Widodo, mengatakan jika KASN menilai pemberhentian terhadap dirinya tidak sesuai UU ASN, berarti tepat jika dia menduga sudah dizolimi.

Oleh karena itu, Sapari kini sedang menyiapkan bukti lain yang akan diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sapari memaparkan, bahwa masyarakat sudah menjadi saksi, tim kuasa hukum BPOM yang terdiri dari lima orang sempat ditegur Hakim dan “disentil sinis” oleh Hakim karena “kelihatan” BPOM mengulur-ulur waktu. Dalam sidang di Pengadilan PTUN kemarin, BPOM diingatkan hakim akan waktunya dan jangan main-main, dengan menggantung nasib seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, Penny K Lukito yang merupakan mantan pejabat Fungsional Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas disebut menerima info salah dan tak valid terhadap sosok Sapari.

Penulis:

Baca Juga