Menunggu Putusan PTUN Ditingkat Banding

Sapari Vs Kepala BPOM: Hakim Banding Diminta Putuskan dengan Hati Lurus karena Allah

Mantan Kepala Balai Besar POM (BB-POM) Surabaya, Drs. Sapari Apt. M.Kes. (foto dok. Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Drs. Sapari, Apt, M.Kes, mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Surabaya, telah memenangkan perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 8 Mei 2019. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim M Arief Pratomo SH MH, dengan hakim anggota Bagus Darmawan SH MH dan Nelvy Christin SH MH pada saat itu memutuskan dengan amar putusan, diantaranya bahwa mengabulkan gugatan Penggugat (Sapari) untuk seluruhnya melawan Tergugat atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito, MCP, termasuk Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dlm kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Ka BB-POM di Surabaya.

Namun begitu, usai diputus hakim, perkara ini ternyata belum juga selesai, sebab Kepala BPOM mengajukan banding dan hingga saat ini proses banding masih berjalan di PTUN Jakarta dengan nomor register 226/B/2019/PTTUN Jakarta tanggal 29 Juli 2019.

Merespon banding yang diajukan Kepala BPOM, Sapari berharap Majelis Hakim di tingkat banding dapat memutus perkara ini dengan hati nurani yang tulus dari intrik-intrik manapun.

"Saya berharap Majelis Hakim PTUN Jakarta di tingkat banding dapat memutus perkara ini dengan adil dan hati nurani yang tulus bersih hanya karena Allah swt dan tidak terbebani intrik-intrik dari manapun," terang Sapari saat dihubungi redaksi Akuratnews.com, Senin (12 Agustus 2019).

Kronologis gugatan yang diajukan Sapari terhadap Kepala BPOM bermula dari pemberhentian Sapari dari Jabatannya sebagai Kepala BB-POM di Surabaya tanpa alasan dan dasar yang jelas. Sebelumnya Sapari yang pernah berdinas di BNN mengatakan, pemecatan dirinya diduga sarat dengan "permainan" mafia obat dan makanan yang terusik dengan keberanian Sapari mengobrak-abrik 'bisnis haram' tersebut.

Sapari adalah sosok yang berintegritas tinggi saat memerangi pelaku tindak pidana kejahatan obat dan makanan ilegal di Surabaya, tanpa pandang bulu. Sosoknya tidak saja disegani lawan, namun juga disegani kawan. Disebut-sebut, gara-gara keberaniannya itulah Sapari diberhentikan oleh Kepala BPOM.

Pemecatan itu patut diduga cacat hukum dan tidak sesuai UU ASN. Sapari mengaku dizolimi. Dari sejumlah fakta sidang yang menguatkan posisi Sapari diantaranya adalah Saksi Ahli dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sumardi.

Dalam keterangannya di persidangan, Sumardi menyebutkan bahwa pemberhentian terkait kasus yang dialami oleh Sapari yang saat itu menjabat sebagai Kepala BBPOM di Surabaya tidak fokus permasalahannya sehingga dapat dianggap pemberhentian Sapari tidaklah profesional.

Alasan ketidakprofesionalan yang menyebabkan Sapari diberhentikan, menurut Sumardi, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar dapat dinyatakan profesional, yakni pengetahuan dibidang pekerjaan, skill atau keterampilan, prilaku dan terakhir adalah tindakan.

Sementara saat ditanyakan dalam kondisi apakah seorang aparatur Sipil negara (ASN) itu bisa diberhentikan dari jabatannya ?

Sumardi menjawab, dalam kondisi mengundurkan diri, ditugaskan belajar, kemudian mengajukan cuti serta dianggap tidak cakap dalam memenuhi persyaratan jabatan. "Itu baru bisa diberhentikan,” jawab Sumardi. Menurut dia, tidak ada alasan untuk memberhentikan Sapari dari jabatan tersebut ketika proses pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan Undang-undang.

Sementara itu, dari sumber akuratnews.com diketahui, Sofian Effendi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bocoran surat yang diterima wartawan perihal Klarifikasi Pengaduan atas Pemberhentian dari JPT Pratama a.n Sdr. Drs. Sapari, Apt, M. Kes, tertanggal 18 Januari 2019, dengan logo Komisi Aparatur Sipil Negara (Indonesia Civil Service Commission).

“Berdasarkan analisis dan telaah yang telah dilakukan oleh KASN, bahwa pemberhentian saudara Sapari dari jabatan sebagai Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya, tidak memenuhi proses ketentuan Undang-undang nomer 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat 1 dan ayat 3, dimana kesalahan yang disangkakan tidak secara substansial memenuhi tindakan pelanggaran berat.” Demikian isi putusan surat KASN.

Uniknya, satu hari pasca putusan hakim PTUN Jakarta, Sapari tiba-tiba mendapatkan Surat Keputusan Pensiun TMT 1 Oktober 2018 yang ditetapkan tanggal 26 Maret 2019.

Tidak terima dengan munculnya SK Pensiun tersebut, Sapari pun kembali menggugat Kepala BPOM, Penny K. Lukito ke PTUN Jakarta. Untuk gugatan kedua ini, yang dipersoalkan Sapari adalah SK Pensiun TMT 1 Oktober 2018 yang menurutnya cacat hukum.

"Saya ajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas upaya 'menyingkirkan saya secara paksa' (yang diduga dilakukan) oleh Tergugat Kepala BPOM dengan menerbitkan SK Pensiun TMT 1 Oktober 2018 dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 20 Maret 2019 dan ditetapkan Tergugat/Ka BPOM tanggal 26 Maret 2019 di Jakarta," Ujar Sapari dalam keterangan resmi kepada redaksi Akuratnews.com, Kamis (18/7/2019).

Sapari menduga, dengan terbitnya SK Pensiun itu, ada “konspirasi” yang sengaja dilakukan untuk menyingkirkan dirinya. Menurut Sapari, berkas kelengkapan SK Pensiun itu belum terpenuhi atau belum lengkap, bahkan ada indikasi manipulasi persyaratan kelengkapan berkas pensiun.

Sapari mengaku heran, bagaimana mungkin SK pensiun itu Perteknya ditandatangani oleh BKN, padahal sidang masih berjalan di PTUN Jakarta. "Kok bisa ditandatangani Perteknya oleh BKN ? mengingat proses persidangan di PTUN Jakarta masih berlangsung hingga putusan tanggal 8 Mei 2019," kata Sapari.

“Ada kejanggalan atas ditetapkannya SK Pensiun tersebut, karena beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK tersebut keluar. Selain itu, perkara pemberhentian dari jabatan Kepala BBPOM di Surabaya masih berjalan di PTUN Jakarta, artinya bahwa ini belum final. Belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan apapun terhadap Penggugat/Terbanding/Drs. Sapari, Apt., M.Kes, tidak boleh dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Kepala Badan POM." tandasnya.

Dalam keterangannya, Sapari mengatakan, proses persidangan untuk gugatan keduanya ini tengah berjalan di PTUN Jakarta. Sidang pertama digelar pada Kamis tgl 1 Agustus 2019 dalam Sidang tertutup dengan agenda “Pemeriksaan Persiapan” pertama, sementara sidang kedua digelar pada Senin tanggal 5 Agustus 2019 juga sidang tertutup dengan agenda Pemeriksaan Persiapan kedua.

Rencananya, sidang gugatan kedua Sapari soal Sengketa Surat Keputusan Pensiun TMT 1 Oktober 2019, akan digelar hakim PTUN Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung Eks Grapari Telkomsel, Jl. Pemuda No. 66 Rawamangun, Jaktim. Untuk sidang ketiga dan seterusnya, sidang terbuka untuk umum.

"Saya yakin dan apresiasi kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang nantinya memutus perkara ini dengan profesionalitas tinggi dan dengan hati nurani yang tulus bersih melihat kebenaran di atas segalanya, sehingga Sapari memperoleh “Keadilan dan Kebenaran Demi Anak Isteri”, dan tidak terzholimi," ujar Sapari yang hingga 11 bulan berjalan tidak menerima gaji yang menjadi “hak” nya sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya.

“Sapari juga berjanji akan melakukan upaya-upaya hukum lain yang sesuai prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sampai kapanpun” tandas Sapari saat dihubungi di padepokannya..., Senin (12/8/2019).**

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga