POSPERTKI PDIP Arab Saudi: Sistem Satu Kanal Hapus Mafia Pekerja Migran Indonesia

Arab Saudi, Akuratnews.com – Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia Rahmat Sharief mendukung keluarnya keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satu Kanal ke Timur Tengah. Terbitnya Permenaker ini senafas dengan komitmen UU PMI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI di luar negeri.

“Sistim Satu Kanal bagian dari langkah untuk meminimalisir sistim Kafalah (sponsor baik oleh majikan maupun agensi), sekaligus upaya Pemerintah menertibkan P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang nakal,” tegas  Sharief  yang bertugas sebagai Penggiat TKI dari Komunitas Posko Perjuangan TKI (POSPERTKI) di Kerajaan Arab Saudi kepada redaksi, Sabtu Sore (2/2/2018). 

Menurut
Sharief,  maraknya kasus–kasus PMI
sebelumnya, dikarenakan banyaknya P3MI yang tidak berpengalaman dan hanya
memikirkan keuntungan yang berujung mengabaikan perlindungan PMI. Disisi lain,
pemerintah kesulitan mengontrol pihak swasta yang jumlahnya begitu banyak.

Para mafia PMI ini, kata Sharief, bekerjasama dengan agensi mafia di Timur Tengah. Tidak sedikit dari PMI ini yang ditempatkan di negara konflik seperti Suriah, Yaman dan Irak. Karena itu, jika ada masalah yang muncul pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memberikan advokasi karena tidak adanya data PMI yang masuk ke pemerintah.

“Terbitnya
Permenaker 291 merupakan lonceng kematian bagi agensi nakal di dalam dan luar
negeri,” papar Sharief.

­Melalui sistim
Satu Kanal dengan melibatkan Asosiasi KADIN, hal ini akan mempermudah
memberikan perlindungan, pengontrolan, pendataan, dan sejenisnya oleh
Pemerintah. Dan ini bukan berbicara soal monopoli atau tidak, tapi ini demi
meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia serta menertibkan
penempatan PMI.

Sharief yang
merupakan Pembina POSPERTKI pun menilai wajar banyak pihak khususnya oknum
swasta yang keberatan atas sistim Satu Kanal. Karena penempatan PMI ke Timur
Tengah ini lahan empuk, dan selama ini para oknum tersebut menikmati dari
penempatan tersebut. Dan disaat terbitnya sistim Satu Kanal, banyak pihak
khususnya para oknum yang resah.­­­­­­­

“Jangan
jadikan penempatan PMI sebagai lahan bisnis untuk mencari keuntungan sesaat,
tetapi jadikan sebagai gerakan sosial untuk membantu para saudara – saudara
kita untuk memperbaiki ekonominya dengan mengedapkan perlindungan,” tegas Sharief.

Sharief
menjelaskan, pasca terbitnya Permenaker RI nomor 260 tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada
Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah banyak oknum swasta
yang melakukan pelanggaran dengan melakukan penempatan secara un-prosudural. Karena
itu, adalah sangat tepat sekali Pemerintah menerbitkan Kepmenaker 291/ 2018
tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satu Kanal.

“DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia akan tetap mengontrol implementasi Permenaker 291 guna memastikan tidak ada lagi mafia TKI,” pungkas Sharief. (Zul)

Penulis:

Baca Juga