oleh

SBY Akui Berkomunikasi Dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin

Jakarta, Akuratnews.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers sore ini Rabu (1/2/2017) mengakui bahwa ia memang berkomunikasi dengan KH Ma’ruf Amin pada 7 Oktober 2016.

“Namun, percakapan itu tidak terkait tugas Ma’ruf sebagai Ketua MUI. Juga tidak ada kaitan dengan kasus Pak Ahok, dengan tugas MUI, dengan tugas mengeluarkan fatwa,” kata SBY.

Presiden ke-6 Indonesia itu mengungkapkan hal di atas menanggapi pengakuan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang menanyakan saksi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin yang pernah berkomunikasi dengannya. Pertanyaan itu disampaikan dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Ahok pada Selasa (31/1/2017) kemarin.

Dijelaskan, bahwa kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, bertanya kepada Ma’ruf soal komunikasinya dengan SBY. Humphrey mengatakan bahwa SBY pada 7 Oktober 2016 menelepon Ma’ruf dan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa terkait kasus Ahok.

SBY pun mengisahkan saat itu pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat dijadwalkan menemui Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saat bertemu pasangan Agus-Sylvi, posisi Ma’ruf sebagai Rois Aam PBNU.

SBY pun menjelaskan latar belakang terjadinya komunikasi itu. Saat Agus-Sylvi bertemu sejumlah pengurus PBNU, sejumlah orang bertanya mengenai kabar SBY.

“Mereka (pengurus PBNU) yang lengkap mengira saya ikut. Saya bilang, tidak mungkin, Agus sudah mandiri, nanti dibilang di bawah bayang-bayang ayahnya,” papar SBY.

Saat tahu bahwa ada yang menanyakan kabarnya, SBY pun menghubungi stafnya di sana.

“Ada staf di sana yang menyambungkan percakapan saya dengan Pak Ma’ruf Amin terkait pertemuan itu, dan berdiskusi dengan yang lain,” kata dia.

Dal jumpa pers itu, SBY mengaku ingin bertemu dan berdiskusi dengan Ma’ruf Amin terkait masalah Islam dan dunia.

SBY pun meluruskan pernyataan Ma’ruf Amin yang sebelumnya dituduh telah membantah adanya percakapan tersebut.

Menurutnya, Ma’ruf tidak membantah mengenai adanya percakapan, tetapi membantah bahwa MUI diminta membuatkan fatwa atau sikap keagamaan oleh SBY.

SBY juga membantah tuduhan pihaknya memengaruhi Ma’ruf Amin untuk mengeluarkan fatwa terkait kasus Ahok.

Dia mengatakan, MUI merupakan majelis yang membuat fatwa atau sikap keagamaan dengan cara dimusyawarahkan terlebih dulu dan tidak tergantung kepada Ma’ruf sebagai ketua.

“Tanyakan saja kepada MUI. (Mereka) memang ada ketuanya, tetapi mereka itu majelis, segala sesuatu dimusyawarahkan,” terang SBY.

“Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir di bawah tekanan SBY atau di bawah tekanan siapa pun. Saya kira mudah sekali, daripada nanti saya dikira defensif, silakan tanya langsung,” kata dia.

Sedangkan, menurut Ahok, informasi telepon antara SBY dan Ma’ruf diketahui tim kuasa hukumnya dari pemberitaan di media.

Menyikapi hal demikian, SBY meminta pihak terkait atau yang berwewenang untuk mengusut tuntas kasus penyadapan telepon, karena jika itu tidak benar atau ilegal maka sudah memasuki ranah hukum, khususnya UU ITE. Hukuamnya pun berat, bisa penjara 10 tahun, tegasnya.

Bila, lanjutnya, informasi itu diperoleh dari lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi berhak menyampaikan kepada rakyat supaya masalah tersebut bisa terang benderang.

“Saya minta pihak terkait segera mungkin mencari sumber penyadap dan segera menjelaskan kepada saya, dari mana sumbernya, apa tujuannya,” tegasnya.

Hadir dalam jumpa pers di antaranya Ibu Ani Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, Ketua DPP Syarief Hasan. (Syarif)

Loading...

Komentar

News Feed