SBY Minta Kader Demokrat Tetap Berjuang Tolak UU Ciptaker

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan pesan kepada kader parpol tersebut untuk terus berjuang menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah disahkan pada Senin, (05/10/2020).

Terdapat dua fraksi yang menolak UU Ciptaker, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Ketika mengesahan berlangsung, diketahui, para kader Partai Demokrat yang mencoba berdialog memutuskan keluar alias walk out.

"Meskipun kita kalah dalam memperjuangkan hadirnya undang-undang yang lebih baik dan mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas, saya harap para kader Demokrat tidak patah dan tidak menyerah," ujar SBY dalam pesannya yang diterima redaksi dari Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat, Ossy Dermawan, Minggu (25/10/2020).

Di dalam pesan itu juga, Presiden ke-6 RI tersebut menekankan, apa yang telah dilakukan Fraksi Demokrat di DPR adalah wujud dari tugas dan pertanggungjawaban konstitusional di parlemen. Oleh sebab itu, SBY meminta para kader tak putus asa meskipun rapat paripurna kala itu memutuskan menerima Omnibus Law Ciptaker menjadi undang-undang.

"Kalah itu biasa dalam sebuah perjuangan. Seringkali pula, kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Teruslah secara gigih memperjuangkan kepentingan rakyat, dengan cara-cara yang baik dan tepat, serta sesuai dengan konstitusi. Selamat berjuang, Insya Allah Tuhan akan membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita semua," ujar SBY.

Menyikapi pesan SBY, Ossy mengatakan, "Kami berpandangan bahwa pesan Bapak SBY ini senada dengan apa yang disampaikan ketika beliau menyampaikan Pidato Perpisahan (Farewell) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020, 7 bulan lalu."

Pihaknya pun berharap pesan dari SBY itu bisa memotivasi dan menginspirasi semangat kader Demokrat dalam melanjutkan perjuangan. Setelah SBY turun tahta pada Maret lalu, kepemimpinan Demokrat kini dipegang putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pada 5 Oktober lalu, setelah rapat paripurna di parlemen selesai, AHY dalam keterangan tertulisnya menyatakan meminta maaf tak dapat membendung pengesahan Omnibus Law Ciptaker.

AHY berkata partainya tak memiliki cukup suara untuk menjegal produk legislasi tersebut. Meskipun demikian, kata dia, Demokrat harus berkoalisi dengan kaum buruh dan pekerja yang paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi dalam menyikapi RUU Ciptaker.

"No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita," kata AHY.

DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU Cipta Kerja di tengah penolakan elemen buruh, aktivis lingkungan dan HAM. Dalam rapat paripurna DPR hanya dua fraksi yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, yakni Fraksi Demokrat dan PKS. Selebihnya, enam fraksi lain menyetujui RUU tersebut.

Naskah omnibus law Ciptaker itu sendiri saat ini telah berada di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). DPR menyerahkannya pada 14 Oktober lalu untuk ditandatangani lalu dimasukkan ke dalam lembar negara guna diperundangkan.

Di satu sisi, gelombang aksi penolakan UU Ciptaker masih terus terjadi di sejumlah kota di Indonesia sejak 5 Oktober lalu. Selain itu, keberadaan naskah UU Ciptaker juga masih membingungkan sejumlah pihak karena jumlah halaman yang terus berubah-ubah.

Penulis: Redaksi

Baca Juga