SBY Pertanyakan Strategi Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara

Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Menurutnya, masih ada sejumlah hal yang ingin diketahui masyarakat secara rinci mengenai pemindahan ibu kota negara tersebut.

"Konsepnya seperti apa? Timeline-nya seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara, dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya?" kata SBY saat berpidato di Jakarta Convention Center, Rabu (11/12). Pidato itu merupakan refleksi pergantian tahun Partai Demokrat bertajuk Indonesia 2020, Peluang, Tantangan dan Harapan.

Menurut SBY, pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah proyek besar yang tak boleh gagal. Karena itu perlu kesiapan matang terkait anggaran.

"Kami pelajari, dalam APBN 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunannya," kata dia.

SBY menambahkan, banyak contoh di dunia, negara yang berhasil maupun gagal dalam membangun ibu kota baru. Tentu, kata SBY, harapan yang sama agar Indonesia juga berhasil dalam membangun ibu kota baru ini.

"Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak menggembirakan, dan juga ekonomi Indonesia sendiri yang menghadapi tekanan, perencanaan dan kesiapan pemerintah harus paripurna. Memindahkan dan membangun ibu kota baru adalah sebuah mega proyek. Tidak boleh meleset, harus sukses," jelas SBY.

SBY mengaku memahami rencana Jokowi. Sebab, rencana itu sebenarnya pernah digagas saat ia memimpin Indonesia. Namun soal konsep dan lokasi, dia mengaku berbeda dengan Jokowi.

"Pusat pemerintahan baru yang kami pikirkan dulu terletak di kawasan Jawa Barat, dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari Jakarta, menuju ke arah timur. Konsep ini seperti yang dilakukan Malaysia, yang membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru, di luar Kuala Lumpur," tuturnya.

Setelah dua tahun menimbang rencana pemindahan ibu kota, SBY mengaku memutuskan untuk membatalkannya.

"Pertimbangan kami waktu itu adalah anggaran yang sangat besar belum tersedia, sementara banyak sasaran pembangunan yang lebih mendesak. Di samping itu, ada faktor lingkungan (amdal) yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh kami abaikan," kata SBY.

Politik identitas

Sementara itu, pemenang pemilihan presiden secara langsung dalam dua periode berturut-turut itu juga menyoroti Indonesia selamat dari perpecahan gara-gara-gara Pemilu 2019.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Redaksi

Baca Juga