Opini

Segudang Masalah Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid-19, Sebuah Refleksi Akhir 2020

Oleh:
Nur Setia Alam Prawiranegara
Ketua Indonesian Feminis Lawyers Club (IFLC)

Indonesia pada awal 2020 tidak siap menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang membuncah dan menggoyang dunia. Begitu banyak kebijakan yang tumpang tindih bahkan terkadang membingungkan.

Pada saat penanggulangan pandemi Covid-19, hampir semua masyarakat melakukan proses Work from Home(WFH), bahkan ada yang mengalami pensiun dini, penghentian pekerjaan dan atau kehilangan pekerjaan.

Hal ini dirasakan pula oleh perempuan, anak dan kaum disabilitas. Selain berjuang menghadapi pandemi ini, mereka juga berjuang dan bertahan menghadapi kekerasan.

Sejak pandemi Covid-19 mulai merebak, dimana hampir sebagian besar berada di rumah untuk berjuang melawan Covid-19, banyak yang tidak mengetahui jika sejak Maret hingga November 2020, pengaduan dari masyarakat kepada IFLC maupun Komnas Perempuan dan atau lembaga pemerhati perempuan dan anak lainnya meningkat.

Perempuan, anak dan kaum disabilitas banyak mengalami kekerasan baik kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perceraian karena KDRT, perebutan anak antara pasangan yang bercerai, mengalami perdagangan orang /traffiking akibat kebutuhan ekonomi yang melanda hampir sebagian masyarakat.

Ada suami menjual istri atau anaknya, saudara atau tetangga terdekatnya. Pelecehan seksual atau pencabulan yang dilakukan ayah kepada anaknya, kakak kepada adiknya, tetangga kepada tetangga terdekatnya.

Belum lagi faktor stres karena harus mengajarkan anak yang belajar online, sedangkan di sisi lain harus mencari pemasukan untuk rumah tangga. Kemudian pencabulan atau pelecehan seksual kepada kaum disabilitas.

Begitu banyak carut marut kekerasan yang hampir tidak terjamah oleh pemerintah. Mengapa demikian? Faktor utamanya masalah ekonomi dan kesehatan bagi masyarakatnya yang belum menjadi skala prioritas untuk diselesaikan pemerintah.

Kekerasan yang banyak terjadi ini pun disampaikan Komnas Perempuan dan Unit PPA saat IFLC berkoordinasi serta berdiskusi.

Kasus kekerasan ini bukannya menurun namun malah meningkat. Penyebabnya, rasa takut, malu, tertekan, termasuk dari orang sekitarnya. Bahkan bukannya melindungi malah menyuruh diam dan menganggap tidak pernah ada.

Beberapa kejadian kekerasan ini pun menjadi Refleksi Akhir Tahun bagi IFLC selaku lembaga advokasi bagi korban perempuan, anak dan kaum disabilitas yang diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah, anggota dewan, pemerhati, penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat untuk melakukan bantuan probono, termasuk masyarakat pada umumnya.

Untuk terlaksananya bantuan hukum, sudah tentu harus ada peraturan-peraturan yang mendukung meminimalisir kekerasan yang terjadi.

Maka seyogyanya di Prolegnas 2021, DPR harus mengedepankan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dan RKUHP sebagaimana sering digaungkan oleh Komnas Perempuan, IFLC serta lembaga pemerhati lainnya.

Seyogyanya sebagai refleksi akhir tahun 2020 dengan segala problematika kekerasan akan menyadarkan pucuk pimpinan untuk tegas menyatakan mendukung pengesahan RUU tersebut.

Selaras dengan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional sejak tanggal 25 November -10 Desember 2020 dan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2020, IFLC mendukung penghapusnya kekerasan terhadap para korban perempuan, anak dan kaum disabilitas yang menjadi korban saat berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

Penulis: -
Editor:Redaksi

Baca Juga