oleh

Sekda dan Kepala BPKA Kabupaten Jember Terancam 5 Tahun Penjara

Sidoarjo, Akuratnews.com –¬† Sekretaris Daerah (Sekda) Sugiharto dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Jember, Ita Purihandayani harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya terkait korupsi dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2015.

Keduanya dijadikan terdakwa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dari hasil pengembangan terdakwa yang lain yakni, mantan Ketua DPRD Kabupaten Jember, Thoif Zamroni yang sudah ada putusan inkrah Pengadilan Tipikor.

Sementara dua terdakwa Sugiharto dan Ita Purihandayani nampak tenang saat mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Keduanya nampak memakai baju batik coklat dan batik hitam saat mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember tersebut yakni, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Rachmad Hambali SH, Yusup Wibisono SH, Tri Margono SH. MH, Asih SH, Gunawan SH, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Hardian Radian SH.

Dalam pembacaan dakwaannya Jaksa menyampaikan bahwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana korupsi hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar, 45 juta, didakwa pasal 2 ayat juncto pasal 55 ayat (1), dan pasal 3 juncto pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dengan ancaman 5 tahun hukuman penjara.

“Ancaman buat terdakwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang UU Tipikor, dengan ancaman pasal 2 nya minimal 4 tahun denda minimal Rp 100 juta dan pasal 3 ancaman hukuman minimal 1 tahun denda Rp 50 juta,”terang, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Hardian pada Akuratnews,¬†Jumat (30/11/2018).

Sementara Muhamad Nuril SH selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sugiharto dan Ita Purihandayani menyampaikan, dalam surat dakwaan yang kami terima tidak perlu ada yang ditanggapi, karena dalam korwil menerangkan secara lengkap sehingga kami tidak mengajukan esepsi.

“Secara korwil dakwaan sudah lengkap, sehingga kami tidak mengajukan esepsi jadi sidang berikutnya langsung di pembuktian,”ucap, M Nuril usai persidangan. (Arief)

Komentar

News Feed