Sekda Leonardus Sihotang Bantah Ada Jual Beli Dalam Rotasi Jabatan di Pemkab Dairi

Gonjang-ganjing di tengah masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara soal isu jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Dairi masih kencang hingga kini.

Dairi, Akuratnews.com - Rotasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, Sumatera Utara yang digelar Senin (13/01/20) masih menuai polemik dan pro kontra di tengah masyarakat Kabupaten Dairi.

Isu paling santer terdengar yakni adanya proyek jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Dairi.

Terkait mencuatnya isu yang membuat gerah Bupati dan jajarannya tersebut, Sekretaris Daerah Pemkab Dairi Leonardus Sihotang buka suara.

“Kalau ada yang kritik, itu sah saja, itu merupakan hak konstitusi dari masyarakat, Bagi kami kritik itu menjadi aura positif yang harus kami terima sebagai masukan untuk menyemangati dan menaikkan performa kami dalam mengayomi masyarakat, tapi kalo ada yang bilang bahwa pelantikan tempo hari ada istilah jual beli jabatan itu merupakan tudingan yang keliru dan tidak berdasar." ujar Leonardus Sihotang.

Mantan Kadis Pariwisata tersebut berani mengatakan dan memastikan bahwa Jual Beli jabatan itu tidak ada. Dia mengatakan yang ada adalah Uji Kompetensi terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi dan penempatan beberapa pejabat pimpinan tinggi.

"Selanjutnya jabatan pimpinan tinggi yang masih lowong akan dilakukan melalui Seleksi Terbuka dalam waktu segera. Sedangkan untuk pengisian jabatan administrator dan pengawas dilakukan melalui penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja dan dalam beberapa bulan ke depan akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya sehingga tidak tertutup kemungkinan pejabat-pejabat yang tidak mampu memenuhi target kinerjanya akan dilakukan evaluasi. Keinginan mewujudkan birokrasi yg handal dan melayani merupakan impian kita bersama, untuk itu kepada seluruh masyarakat mohon dukungannya. Mari bersama-sama kita kawal tambahnya. Kepada semua pejabat yang sudah diserahi beban tugas dan tanggung jawab saya sampaikan bahwa, sesuai arahan Bupati bayar amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan dengan kinerja yang tinggi" tambahnya..

Isu jual beli jabatan juga ditanggapi oleh Eben Ebron Gurning, STP yang baru saja menjabat sebagai Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemkab Dairi.

Mantan Kasi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian ini mengaku bahwa Jabatan yang dia dapatkan adalah Murni tanpa ada uang keluar sepeser pun,

“Gak ada itu, gak ada uang saya sepeser pun untuk menempati jabatan baru yang saya tempati “ ucap Ebron Gurning

Ditambahkannya, justru jabatan baru itu ia maknai sebagai era baru di Pemkab Dairi yang bersih, yang menuntut kinerja kami sebagai ASN harus semakin tinggi dan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Dairi.

Di tempat berbeda, Robot Simanullang, SAB, MAB yang sebelumnya adalah Camat di Siempat Nempu yang sekarang menempati posisi sebagai Camat Sidikalang juga menyampaikan hal senada bahwa tudingan yang beredar di masyarakat dan di medsos terkait ada jual beli jabatan adalah kebohongan publik yang harus di pertanggung jawabkan.

"Sudah cukuplah kita bahas isu murahan seperti itu, Se-Rupiah pun saya tidak ada keluar uang untuk jabatan saya sekarang sebagai Camat Sidikalang, Lebih baik kita fokus bagaimana langkah atau strategi untuk melakukan percepatan pembangunan di Dairi Khususnya di Sidikalang sebagai tempat saya bekerja” tutupnya..

Begitu juga dengan Sahala Tua Manik yang sudah dilantik sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) yang merasa geram dengan issu yang dikeluarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab soal jual beli  jabatan.

“Apa maunya nih orang yang tega mengeluarkan issu tak bertanggung jawab, untuk jabatan yang kami dapatkan memang kami harus membayar, tapi bayarnya lewat kinerja yang baik dan bertanggung jawab, bukan dengan Uang” Ucap Sahala Manik.

“Konsekuensinya apabila kami tidak bekerja dengan baik kana da mekanisme Evaluasi, ini Pemimpin baru, dan ini menjadi Era baru pemerintahan yang baik yang harus kita jaga bersama, jadi jangan asal omdo” dikatakan oleh Kepala Badan BPBD tersebut,.

Sekretaris Daerah, Leonardus Sihotang mengatakan, Peraturan Daerah no 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sebagai instrumen atas upaya restrukturisasi organisasi dengan penyederhanaan struktur dan peningkatan fungsi organisasi pemerintahan, juga di harapkan dapat memaksimalkan kinerja untuk bisa melakukan percepatan pembangunan yang muaranya untuk kepentingan masyarakat luas.

“Jadi mohon kepada Masyarakat dukungannya terlebih Kepercayaan nya sehingga Pemerintahan Kabupaten Dairi yang di Nahkodai oleh DR.Eddy Keleng Ate Berutu dan Jimmy AL Sihombing, S.H sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten ini bisa berjalan lebih baik kedepannya” Tutup orang yang biasa di panggil Bang Leo ini.

Penulis: Alamsyah

Baca Juga