Sekjen ProDem: Kebijakan Ekonomi Kabinet Jokowi Melanggar UUD 1945

Jakarta, Akuratnews.com - Sekretaris Jenderal ProDemokrasi (ProDem), Satyo Purwanto mengkritisi keras kebijakan para Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dia nilai tidak memiliki empati sebagaimana ideologi Pancasila sila ke-5, terutama kebijakan di sektor perekonomian.

Menurut Sayto, kebijakan yang diambil para menteri kabinet Presiden Joko Widodo di sektor perekonomian sejak periode pertama dinilai bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila.

"Kebijakan (Menteri) yang tidak memiliki empati, apalagi memiliki ideologi seperti yang disebutkan oleh Pancasila soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nggak ada sama sekali," ucap Sekretaris Jenderal ProDemokrasi (ProDem), Satyo Purwanto, lansir situs nasional, Jumat (6/9/2019).

Bahkan, pengakuan paling Pancasilais yang sering diakui di Pemerintahan Jokowi, kata Satyo, tidak sejalan dengan ideologi Pancasila yang sebenarnya.

"Ya itu cuma jadi jargon sebenarnya. Kalau kita mau jujur, mau adil, yang dianggap tidak taat azas, tidak sejalan dan menentang Pancasila itu juga menteri-menteri ekonominya Jokowi sendiri," tegasnya.

Bahkan, Satyo menganggap Pemerintahan Jokowi menerapkan sistem ekonomi liberal, bahkan neo liberal yang tidak sejalan dengan Pancasila dan melanggar UUD 1945.

"Itu tergambar jelas dengan kebijakan (selama) lima tahun (pemerintahan) Jokowi di sektor ekonomi. Semua itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau mau dikatakan orang di dalam pemerintahan justru juga ada yang anti-Pancasila itu siapa? Ya semua menteri perekonomian," pungkasnya.

Kebijakan yang saat ini menjadi sorotan publik adalah rencana kenaikan iuran premi BPJS dan kenaikan listrik pada Januari 2020 mendatang. Rencana itu dianggap melenceng dari janji-janji Jokowi pada saat kampanye kemarin. Kebijakan itu pun dituding akan memicu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga