Kecurangan Pemilu 2019

Selain Terancam Dipidana, KPU Juga Bakal Dilaporkan ke Komnas HAM Internasional

Komisioner KPU. (Foto Istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Kematian 474 petugas KPPS dalam pemilu 2019 menyisakan kepiluan dan kesedihan tersendiri bagi keluarga korban maupun bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan pemilu 2019 ini pun dinilai sebagai pemilu terburuk dalam sejarah berdirinya Indonesia. Terlebih dengan ditemukannya fakta kecurangan brutal, yang diduga masif, tersistem dan terstruktur, secara kasat mata dapat dilihat dan dirasakan.

Para komisioner KPU baik di pusat maupun di daerah terancam di pidana dan dilaporkan ke Komnas HAM, baik Komnas HAM dalam maupun luar negeri dengan dugaan kejahatan kemanusiaan dalam penyelenggaraan pemilu.

Sekretaris Jenderal DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Fernando Duling mengatakan, akan membawa persoalan ini ke Komnas HAM Indonesia dan Komnas HAM Luar negeri atau Internasional.

"Apa yang kami lakukan ini tidak dalam kerangka undang-undang Pemilu atau dalam kegiatan dukung paslon 1 atau pasal 2, tetapi Kami lebih condong kepada kemanusiaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan," UJar Sekretaris ARUN, Fernando Duling saat konferensi Pers di kedai "Bakoel Coffe, Cikini-Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

"Dari Data-data yang sudah kami dapatkan, (termasuk) nama-nama korban, jadi umumnya 90 persen (korban) itu adalah para petugas TPS. Ini harus kita pertanyakan, mengapa hal ini bisa terjadi? karena apa? yang pasti baru sekali ini terjadi. Mungkin kecapean atau mungkin karena jantung. Tetapi ini ratusan orang yang meninggal. Kematian ratusan orang ini harus dapat di pertanggungjawabkan oleh KPU." Terang Fernando.

Sementara itu Ketua ARUN, Bob Hasan mengatakan, respon Presiden dan pemerintah melalui ucapan duka dan santunan rasanya tidaklah cukup untuk menjawab masalah dan menjamin ketidakberulangan serupa di masa mendatang, termasuk menjamin adanya akuntabilitas negara secara penuh atas masalah ini.

Menurut dia, negara seharusnya melindungi kehidupan setiap warga negaranya, termasuk memastikan perlindungan penikmatan atas hak hidup warga negara. Ironisnya, para petugas penyelenggaran Pemilu meninggal diduga kanena akibat beban kerja dalam penyelenggaran Pemilu. "Peristiwa ini adalah ongkos dan pengorbanan yang tidak dapat dibenarkan untuk tujuan dan kepentingan apapun," Katanya.

Dari data-data yang diperoleh ARUN, sampai tanggal 1 Mei 2019, terhitung sudah 440 Petugas KPPS yang meninggal dunia. Dan angka ini melonjak jauh dari jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu Tahun 2014 yang berjumlah 3 orang. Selain itu, masih ada 3.788 orang yang da!am kondisi sakit dan masih menjalani perawatan.

"Jadi total 4.228 orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intesif karena kelelahan akibat menjalankan tugasnya selama berhari-hari," ungkap dia.

"Dengan melihat terjadinya kembali peristiwa petugas KPPS yang maninggal dunia pada Pemilu tahun 2019 ini menunjukkan bahwa penyelenggaman Pemilu 2019 telah mengabaikan hak-hak para petugas untuk mendapatkan perlindungan yang memadai atas dampak kesehatan yang bendampak pada kematian. Temasuk hak atas upah yang layak, dan hak untuk beristirahat maupun hak atas keamanan.

Persoalan lainnya yang diangkat oleh ARUN adalah banyaknya hak pemilih yang tidak dapat disalurkan pada saat pemungutan suara 17 April 2019. Ketidaktersediaannya Formulir C-6 menjadi fakta ketidaksiapan KPU terhadap pelaksanaan pemungutan suara.

"Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana pola kinerja KPU terhadap Formulir C-6 tersebut, karena faktanya banyak ditemukan di lapangan banyaknya pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6. Kami menilai bahwa penstiwa ini harus dijadikan momentum bagi seluruh pihak untuk mengevaiuasi kembali seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu, knususnya yang berkaitan dengan pola manajemen dan petunjuk teknis kinerja, alur penyelenggaraan Pemilu, dari mulai jadwal penetapan DPT yang terkait kepada Tersedianya Formulir C-6 dan terdistribusi dengan baik kepada para pemilih maupun jaminan perlindungan terhadap para petugas." Tandas dia.

Atas dasar itulah, ARUN kemudian menyatakan sikap yang dituangkan dalam 5 poin pernyataan. Diantaranya melaporkan ke Komnas dan mempidanakan Komisioner KPU baik pusat maupun daerah, untuk meminta pertanggungjawaban KPU atas banyaknya insiden dalam pemilu 2019.

Berikut pernyataan sikap ARUN:

1. ARUN akan mensomasi KPU sekaligus mempertanyakan banyaknya korban jiwa petugas pelaksana KPU dan pertanggungjawaban KPU selaku pimpinan yang menjadi kewajiban atas tragedi kemanusiaan ini;

2. ARUN akan mensomasi KPU atas hilangnya hak pilih warga negara dengan alasan tidak mendapatkan undangan C-6;

3. Arun akan melaporkan (dugaan) kejahatan ini ke Komnas HAM di Indonesia maupun di luar negeri/internasional;

4. ARUN akan melaporkan (Mempidanakan.red) hal di atas ke aparat penegak hukum;

5. ARUN akan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus untuk melakukan pendampingan dan pengumpulan data terhadap korban dan hak pilih yang hilang.

Penulis:

Baca Juga