Selama di Penjara, Eks Gubernur Sultra Diduga Terima Fasilitas Mewah

"Nur Alam dengan finansial dia yang begitu banyak, dia bisa membayar oknum-oknum dari Kemenkumham khususnya di Lapas. Kami duga ada oknum Lapas terlibat penggunaan fasilitas yang diberikan kepada Nur Alam," kata Risal.

Atas dasar itu, Risal mendesak KPK untuk membongkar kembali praktik tersebut. Sebab, jika dibiarkan penanganan kasus korupsi akan sia-sia karena tidak memberikan efek jera.

Sebagai informasi, Nur Alam dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada Januari 2019. Itu lantaran kasus korupsi yang membelitnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap alias incraht.

Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 tertanggal 5 Desember 2018. Dengan demikian artinya Nur Alam akan menjalani masa hukuman penjara sekitar 12 tahun lamanya dikurangi masa tahanan.

Putusan itu dijatuhkan melalui proses yang panjang. Di mana, di tingkat pertama, majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada PN Jakpus menjatuhkan vonis 12 tahun penjara untuk Nur Alam.

Tak terima, Nur Alam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun, bukan keadilan yang didapat, hukuman penjara malah ditambah menjadi 15 tahun.

Masih tak terima, Nur Alam pun mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, hakim di tingkat MA sepakat menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun pasca menjalani hukuman pokok kepada suami Tina Nur Alam tersebut.

Selain itu, Nur Alam juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 2,78 miliar. Dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Premier Estate Kav.1 No 9 Cipayung, Jakarta Timur yang disita KPK saat proses penyidikan.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Restu Fadilah

Baca Juga