Artis Terjerat Kasus Narkoba

Selama Tidak Dapat Dibuktikan Sebagai Pengedar, Nunung Tak Perlu Ditahan

Jakarta, Akuratnews.com - Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar yang tengah mencalonkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut berkomentar terkait kasus narkotika yang melibatkan komedian Nunung atau Tri Retno Prayudati.

"Nunung tetap harus menjalani proses hukum, baik dari tahap penyelidikan hingga ke proses peradilan. Namun dalam proses tersebut dia tidak perlu ditahan selama tidak dapat dibuktikan sebagai pengedar. Ia bisa ditempatkan di tempat rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan," ujar Anang Iskandar, Minggu (21/7/2019).

Disebutkannya perbedaan pokok penyalah guna dan pengedar dalam Undang-Undang ada pada kegunaan kepemilikan narkotika. Apabila narkotika yang dimiliki ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, maka menurut Anang Iskandar tergolong pengedar.

"Kalau untuk dikonsumsi sendiri tergolong penyalah guna dan dikenakan pasal 127, sedangkan pengedar dikenakan pasal 112," jelas Anang Iskandar.

Menurut Anang, penyalahguna yang tidak memenuhi syarat untuk ditahan berdasarkan syarat penahanan yang tertuang dalam Pasal 21 KUHAP maka penyidik, penuntut umum, dan hakim punya kewajiban menjamin penyalahguna untuk direhabilitasi berdasarkan pasal 4 UU Narkotika.

"Itu sebabnya penegakkan hukum terhadap penyalahguna narkotika bersifat rehabilitatif. Maka selama proses pidana terhadap perkara penyalahguna menjadi kewajiban penegak hukum untuk menempatkan penyalahguna di lembaga rehabilitasi," jelas Anang Iskandar.

Lebih lanjut ia menjelaskan status hukum hukuman rehabilitasi berdasarkan UU Narkotika sama dengan hukuman penjara, yakni di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

"Tempat rehabilitasi tersebut sudah tergelar seperti RSKO dan rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan, lembaga rehabilitasi milik BNN, dan Kemsos, serta lembaga rehabilitasi milik masyarakat. Bukan di lapas," kata Anang Iskandar.

Ia menuturkan ada alternatif yang bersifat wajib, berupa penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai pasal 4B&D UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 13 angka 3-5 PP 25 Tahun 2011 sebagai alternatif penghukuman berupa rehabilitas.

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Baca Juga